Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.401 peraturan dalam 0,083 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2019

Pedoman Pelaksanaan Kegıatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dı Kelurahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP_33_2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN - SARANA DAN PRASARANA - KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DI KELURAHAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegıatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dı Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu adanya pedoman pelaksanaannya
UU No 17 Tahun 2003 ; UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016;PErbup No 50 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup No 2 Tahun 2018;
KEGIATAN , PENGANGGARAN ,PELAKSANAAN ANGGARAN ,PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
16 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 33 Tahun 2015

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pengadaan Barang/Jasa Desa Standar/Pedoman

Abstrak

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2015/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pedoman Tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan ~ Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pedoman Tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa; Menimbang BUPATI BONE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANBUPATIBONE NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BUPATIBONE PROVINSISULAWESISELATAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 ·Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Ne_e;ara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 t/ ./ Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI SW AKELOL BABV PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA BAB VI PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
NOMOR 33 TAHUN 2015
22

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2019

PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 33 Tahun 2021

Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Katingan No. 33 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Standar harga satuan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/No.635

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten bukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Standar Harga Satuan; dan 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.
374 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 33 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Konawe Kepulauan No. 42 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 33 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

PETUNJUK

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 202

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 26);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI TATA CARA PENAGIHAN BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH BAB XIII KADALUWARSA BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2018 Nomor 148)
16 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 33 Tahun 2019

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 33 TAHUN 2019 Wakatobi-compressed.pdf

Abstrak

peraturan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjacli lembaga sosio ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masingmasing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit; b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pihak rumah sakit dan staf medis fungsional, maka perlu ditetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Layanan Umum; 10. Peaturan Menteri Kesehatan 971/MENKES/PER/IX/2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Kesebatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 755/MENKES/PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Repu blik Indonesia Tabun 2014 Nomor 360); 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumab Sak.it (hospital bylaws); 15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV /2005 tentang pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit; 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, VISI DAN MISI, NILAI, MOTTO, TUJUAN DAN STRATEGI BAB III SEJARAH PENDIRIAN, KELAS, ALAMAT DAN LOGO BAB IV KEDUDUKAN RSUD BAB V TUGAS DAN FUNGSI RSUD BAB VI KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB VII SUSUNAN ORGANISASI RSUD BAB VIII DEWAN PENGAWAS BAB IX TATA KERJA DEWAN PENGAWAS BAB X PEJABAT PENGELOLA RSUD BAB XI TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, URAlAN TUGAS, DAN SPESIFIKASl JABATAN PEJABAT PENGELOLA RSUD BAB XII KOMITE/TIM BAB XIII SATUAN PEMERJKSAAN INTERNAL BAB XIV INSTALASI BAB XV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB XVI TATAKERJA BAB XVII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSlA BAB XIX KEWENANGAN KLINIS BAB XX PENUGASAN KLINIS BAB XXI PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS BAB XXII TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS BAB XXIII KERAHASIAAN INFORMASl MEDIS BAB XXN KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR BAB XXV KERJA SAMA/KONTRAK BAB XXVI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAB XXVII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XXVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENlLAIAN KINERJA BAB XXIX TUNTUTAN UMUM BAB XXX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
86 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 33 Tahun 2006

Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 33 TAHUN 2006.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2006/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman serta kedisiplinan penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dipandang perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa Keputusan Bupati Purworejo Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Pejabat Khusus serta Aparat Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, maka perlu mengatur ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purworejo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972; eraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2006.
79 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012

Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi kemasyarakatan,

Download :
permen_no.33_th_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Pedoman Pengelolaan Sampah

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
Permen No.33-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2010

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011

APBD Standar/Pedoman

Download :
PERWALI NO 33 TH 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.