Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.860 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 161 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 161 Tahun 2014.pdf
Perpres Nomor 161 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 161 Tahun 2014

Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Nomor 161 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 162 Tahun 2014

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2014

Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diubah dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 152 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Download :
PERGUB_NO_162_TAHUN_20141.pdf

Abstrak

jabatan fungsional-kepegawaian

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 162, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 22067

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 std Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 std Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 std Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 std Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 std Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002; Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur Formasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2014.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang formasi jabatan fungsional pada Bappeda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hal

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 163 Tahun 2014

Pembubaran Komite Ekonomi Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Sosial
PERPRES No. 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional
PERPRES No. 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional

Download :
Perpres Nomor 163 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 164 Tahun 2014

Pembubaran Komite Inovasi Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional
PERPRES No. 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional

Download :
Perpres Nomor 164 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 165 Tahun 2014

Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dari Bupati Tanah Laut Kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perbup Nomor 165 Tahun 2014 ttg PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI acc.pdf

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dari Bupati Tanah Laut Kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2014/NO.407

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Dari Bupati Tanah Laut Kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan; penempatan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Tanah Laut merupakan kewenangan Bupati dan untuk mempercepat penyelesaian penempatan penyuluh di desa apabila terjadi perpindahan tugas penyuluh dipandang perlumelimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penempatan Penyuluh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari Bupati Tanah Laut kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; .Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pelimpahan Kewenangan Penempatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari Bupati Tanah Laut kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; PELIMPAHAN KEWENANGAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
4 halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 165 Tahun 2014

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
PERPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
PERPRES No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
PERPRES No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
PERPRES No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
PERPRES No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
PERPRES No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
PERPRES No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
PERPRES No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
PERPRES No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Diubah dengan :

PERPRES No. 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
PERPRES No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian

Diubah sebagian dengan :

PERPRES No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
PERPRES No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERPRES No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
PERPRES No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
PERPRES No. 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PERPRES No. 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PERPRES No. 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan
PERPRES No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
PERPRES No. 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri
PERPRES No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
PERPRES No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan
PERPRES No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERPRES No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
PERPRES No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
PERPRES No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERPRES No. 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
PERPRES No. 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
PERPRES No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan
PERPRES No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
PERPRES No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden

Download :
Perpres Nomor 165 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 166 Tahun 2014

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah

Download :
Perpres Nomor 166 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 167 Tahun 2014

Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Ketatanegaraan, Kenegaraan Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
PERPRES Nomor 167 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.