pengadaan barang/jasa-administrasi-BADAN LAYANAN UMUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2021/NO.35, LL KAB. KAYONG UTARA : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Peraturan ini memiliki 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 33 Tahun 2021
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Standar/pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; dan
15. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2020.
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA; TUJUAN PRINSIP DAN ETIKA DASAR KODE ETIK; MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK; PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN; PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkuagan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota men5rusun dan menetapkan kode etik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PERPRES NO. 16 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 112 TAHUN 2018; PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 2018
Kode Etik bertujuan sebagai pedoman profesional bagi Pokja Pemilihan UKPBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi Pengadaan Barang/Jasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Komite Etik kelompok Kerja Pemilihan Unit Keda Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 56)
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
Ketentuan Umum terkait Pengadaan Tanah, Besaran Selisih dan Penggunaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknik Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran pada setiap paket pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk pengaturan mekanisme dan tata cara yang menjadi pedoman pelaksanaan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Penyedia Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pejabat Pemberi Persetujuan Penambahan Persyaratan
3. Pembentukan Tim Kajian Penambahan Persyaratan
4. Mekanisme Dan Tata Cara Penambahan Persyaratan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas
barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap
penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang
dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum,
kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel;
b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia
barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal
dan mampu mendukung persaingan yang sehat,
diperlukan pedoman : penilaian atas kinerja penyedia
barang/ jasa pemerintaih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah;
mengingat: 1. Undang-Undang Norp.or 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Notnor 30 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomtjr 12 Tahun 2017; 6. Undang-Undang No~or 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah; Pedoman Penilaian Kirierja Penyedia meliputi:
a. para pihak dalam Ifenilaian Kinerja Penyedia;
b. Penilaian Kinerja Penyedia; dan
c. pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
jumlah 26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020;
Peraturan ini mengubah ketentuan pada:
1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020
Isi 4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi
ABSTRAK:
a. Bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu jenis kegiatan yang sangat menentukan kelancaran operasional dan perkembangan usaha perusahaan;
b. Bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi harus dilaksanakan secara ekonomis, efisiensi dan efektif dengan prinsip persaingan sehat, transparan dan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak;
c. Bahwa hasil pengadaan barang/jasa harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran tugas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi;
d. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 93 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Pasal 47 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 54 Tahun 2017;
PP No 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No 14 Tahun 2021;
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Daerah Tk II Banyuwangi No 1 Tahun 1988;
Perda Kab. Banyuwangi No 2 Tahun 2018;
Perbup Banyuwangi No 58 Tahun 2018.
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi: Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan anggaran dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:
1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum diundangkannya peraturan Bupati ini dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Banyuwangi Nomor 01
Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016.
Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini untuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
