Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan
ABSTRAK:
bahwa pembangunan dan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tidak terlepas dari adanya konflik diantara para pemangku kepentingan yang tersebar di berbagai wilayah desa;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan /OT.140 /9 /2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9 /2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020- 2024;
Peraturan Daerah Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Jenis Konflik;
4. Pendataan Konflik;
5. Pengelolaan Konflik;
6. Kelembagaan Pengelolaan Konflik;
7. Pendanaan;
8. Koordinasi Vertikal;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Keterbukaan Informasi; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, LD.2013/66
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Verivikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa
ABSTRAK:
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak
Pengelolaan Hutan Desa
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958;
-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
-Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
-Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
-Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002;
-Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
-Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;
-Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007;
-Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
-Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008;
-Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2012.
-TATA CARA PERMOHONAN HAK PENGELOLAN HUTAN DESA;
-PEMBENTUKAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM VERIFIKASI.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2013.
PERPRES No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
PERPRES No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.l/6/ 2016 tentang pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Izin untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) Hektar, Izin untuk Petambangan Rakyat, Pemanfaatan Kayu, Jangka Waktu Izin, Perpanjangan, Pengurangan dan Pengembalian Izin, Monitoring dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 sebaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 66 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Balai Penyuluhan,Pertanian,Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan , Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
KEPPRES No. 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991
KEPPRES No. 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 67, LN. 1998 No. 86, LL SETNEG : 7 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 1998.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam untuk Musim Tanam Tahun 2022/2023
ABSTRAK:
bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara
efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan
direncanakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya
para petani, maka perlu disusun Pedoman Pengaturan
Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam; bahwa berdasarkan
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan
Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun
2022/2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembagian Golongan Sawah
Bab III Masa Tanam
Bab IV Sistem Pembagian dan Pemberian Air
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
daerah perkebunan - produk usaha - barang persediaan - perhitungan pengakuan pencatatan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD 2017 (68)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan, Pengakuan dan Pencatatan Barang Persediaan Produk Usaha Daerah Perkebunan Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang persediaan, perlu adanya suatu pedoman
yang mengatur perencanaan, penatausahaan, penyaluran, penyimpanan, stock opname, dan pelaporan barang persediaan oleh Pejabat atau aparat pengelolaan barang persediaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan, Pengakuan, dan Pencatatan Barang Persediaan Produk Usaha Daerah Perkebunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
UU No 27. Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang:
Ketentuan Umum; Jenis Barang Persediaan; Penatausahaan Barang Persediaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
