EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2022/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a.bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah telah dicabut
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pernerintah, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksanaan Evaluasi AKIP; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2016
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan
kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara, diperlukan sebuah upaya yang
dapat memacu setiap Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk
menghasilkan inovasi pada setiap tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lampung Utara tentang Satu Perangkat Daerah Satu
Inovasi.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 tahun 2014, UU No 11 Tahun 2019, PP No 38 Tahun 2017, PerMendagri No 104 Tahun 2018, Perda Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022.
Halaman :6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 22 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Kebijakan Pemerintah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. * tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPAN No. PER/20/M.PAN/11/2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2013; PERDA No. 10 Tahun 2016; PERDA No. 13 Tahun 2016; PERDA No. 7 Tahun 2021.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
62 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LIngkungan Hidup.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menhlk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : URAIAN TUGAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
URAIAN TUGAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2022
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2022/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif
dan terpadu, mencegah terjadinya pengawasan yang tidak
terencana, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
perlu menyusun rencana pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan paling lambat akhir
bulan April setiap tahun oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan Perencanaan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2022
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja
keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam
pcncapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah Tahun
2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2018-2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut
diatas, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kineija Utama
Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 dengan
Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 2 Tahun 1997, UU No 25 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, Perpres No 29 Tahun 2014, Perpres No 59 Tahun 2017, PermenPANRB No Per/09/M.PAN/5/2007, PermenPANRB No PER/20/M.PAN/11/2008, PermenPANRB No 12 Tahun 2015, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 86 Tahun 2017,PerMendagri No 100 Tahun 2018, Permendagri No 100 Tahun 2018, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021, Perda Kab Tanggamus No 01 Tahun 2008, Perda Kab Tanggamus No 16 Tahun 2011, Perda Kab Tanggamus No 08 Tahun 2016, Perda Kab Tanggamus No 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018 - 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Halaman : 23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN;
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2022
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEMERINTAH DESA, PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH, PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAEERAH, PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NON STRUKTURAL PERWAKILAN DAERAH, DAN PENGURUS ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BOYOLALI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2022/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daeerah, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Struktural Perwakilan Daerah, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas pemerintah desa, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai badan layanan umum daerah, pimpinan lembaga pemerintahan non struktural penvakilan daerah, dan pengurus organisasi kemasyarakatan dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan laporan harta kekayaan;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Struktural Penvakilan Daerah, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali, menyampaikan laporan harta kekayaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Struktural Penvakilan Daerah, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Wajib Lapor; Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan; Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Mempawah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Mempawah Nomor 20 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Arah Jakstrada; Penyelenggaraan Jakstrada; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
8 halaman peraturan dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Transportasi Darat/Laut/Udara - Kebijakan Pemerintah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengatur harga jasa layanan angkutan umum pada suatu trayek untuk satu kali jalan maka perlu diatur tarif angkutan kendaraan umum di Daerah; b. bahwa sehubungan dengan subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan umum telah dihapus, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan angkutan umum perlu dilakukan penyesuaian tarif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Umum.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2009; PERMENHUB No. PM 15 Tahun 2019; SK MENHUB No. KM 89 tahun 2002.
Tarif Angkutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
