Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Honorarium Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
ABSTRAK:
a. bahwa tugas dan fungsi guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil dalam membantu dan meningkatkan kualitas pendidikan usia dini dan pendidikan dasar di daerah sangat besar sehingga layak untuk diberikan honoraium;
b. bahwa untuk memberikan pedoman dan tertib administrasi dalam pemberian honorarium bagi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu di susun suatu pedoman.
UU No 20 tahun 2003; UU No 14 tahun 2005; UU No 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kota Serang No 02 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Sekolah Negeri; 3. Mekanisme Pelaksanaan; 4. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 No 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, penyesuaianharga, rasionalisasi, serta perkembangan situasi dan kondisi perlu meninjau kembali ketentuan tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2019.
Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);
b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belasjuta rupiah);
c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 3 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pati No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai; bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 02/KEP/2013 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati maka Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati, perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2013.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2018
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 03, SKERTARIS DAERAH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar biaya pemerintah Kota Cilegon Tahun anggran 2018.
ABSTRAK:
Berdasarkan usulan perubahan Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon dari Organisasi Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan wali Kota Cilegon Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan.
UU No 15 Th 1999; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004;
UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; Perpres No 54 Th 2010 telah diubah dg Perpres No 70 th 2012; Permendagri No 13 Th 2006 telah diubah dg Permendagri No 59 Th 2007; Permenkeu No 49/PMK.02/2017; Permendagri No 33 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2010; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2017.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 tahun 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka sehubungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dalam bentuk uang tunai setiap bulan. Sesuai surat Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 170/12/DPRD/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Penyesuaian Hak-Hak Normatif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, yang mengusulkan untuk peninjauan kembali besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim guna disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Berdasarkan hasil Notulen Rapat Tim Peneliti/Pengkajian Kepatutan, Kewajaran dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Transportasi dan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 16/KPTS/BPKAD/2021, menyimpulkan bahwa harga sewa rumah permanen dengan fasilitas listrik, air bersih, telepon, gas dan fasilitas pemeliharaan di kota Muara Enim dan Tanjung Enim, dengan harga sewa sebesar Rp22.500.000,00 per bulan dan harga sewa kendaraan sebesar Rp19.500.000,00 per bulan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2015; PERDA No. 2 Tahun 2017; PERDA No. 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2019
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Siak No. 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020
Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 10 (Sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penetapan Capaian Kinerja; Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Siak Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Untuk melalsanakan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
UUD Negara RI Tahun 1945; UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 70 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2017; Perpres Nomor 12 Tahun 2013; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; dan Ketentuan Lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
16 Hlmn.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.KAB.BOLTIM2017/NO.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
