Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.478 peraturan dalam 0,056 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PD2020-3.pdf

Abstrak

RENCANA-TATA-RUANG

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan rekomendasi rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi; c. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan adanya perkembangan keadaaan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundangundangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan perlu dilakukan revisi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020- 2040.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2006,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014.
Pearturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan RTRW, tujuan, kebijakan dan srtrategi penataan ruang, rencan astruktur ruang wilayah, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan, peran masyarakat, kelembagaan, penyelesaian sengketa penataan ruang, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
170 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan

Download :
PERBUP NO 3 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA - PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 79 Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengeleolaan Keuangan Desa terdapat beberapa ketentuan dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa sehubungan dengan telah dicabutnya beberapa ketentuan dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Perbup Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembanguanan Janka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kab Grobogan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Grobogan No 18 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kab Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 6 Pasal 1, Pasal 7, Pasal 15, ayat (2) Pasal 19, Pasal 20.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
Peraturan Bupati grobogan Nomor 18 Tahun 2015 diubah.
8 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2017

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

PENCEGAHAN-DAN-PENINGKATAN-KUALITAS-TERHADAP-PERUMAHAN-KUMUH-DAN-PERMUKIMAN-KUMUH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3, TLD NO.36

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif; b. bahwa masyarakat di Kota Balikpapan membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah perlu mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 27 Tahun 1959;UU No 3 Tahun 1953; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Ruang Lingkup Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Penetapan Lokasi Perencanaan Penanganan Pola Penanganan Penyediaan Tanah Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pola Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Dan Kearifan Lokal Larangan Sanksi Administratif Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana Pemberian Insentif Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017.
Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan berlaku pada tanggal diundangkan.
73 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2018

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Rencana-Pembangunan-Kawasan Perdesaan-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur-Tahun 2016-2021

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Bahwa ekselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan yang merupakan amanat Bab IX Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyusun pedoman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 185 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011; Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 0445 /M.PPN/11/2010; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 7 Tahun 2010; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 17 Tahun 2012; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 17 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan terkait rencana pembangunan kawasan perdesaan meliputi : Maksud tujuan dan sasaran; Proses penyelenggaraan pembangunan; Lembaga yang terlibat; dan Pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NO 3 TAHUN 2018 TTG RPJMD 2018-2022.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.3, TLD NO.3, LL KOTA SINGKAWANG : 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pera tu ran Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.39 Tahun 2006, PP No.8 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.5 Tahun 2013, Perda No.6 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistematika RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
Peraturan Daerah ini memiliki 8 halaman dan 4 halaman penjelasan;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo No. 3 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Daerah (PNPM Mandiri Perdesaan Daerah) Kabupaten Tebo untuk Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo TA 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
145. perbup no 3 th 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN - PELAKSANAAN - PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DAERAH - KECAMATAN - RIMBO ILIR - MUARA TABIR - TENGAH ILIR - VII KOTO ILIR - SERAI SERUMPUN - KABUPATEN TEBO - TA 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Daerah (PNPM Mandiri Perdesaan Daerah) Kabupaten Tebo untuk Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo TA 2015

ABSTRAK:

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pola perencanaan pembangunan partisipatif; Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo belum mendapat Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri Perdesaan, maka dipandang perlu diberikan Alokasi Anggaran BLM dari APBD Kabupaten Tebo TA 2015.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 10 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Nasional PNPM Mandiri Perdesaan, maka dipandang perlu diberikan Alokasi Anggaran BLM dari APBD Kabupaten Tebo TA 2015, meliputi: Maksud dan Tujuan; Pengelolaan Program; Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan; Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2015.
11 hlm, Lampiran 69 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2022

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Pringsewu dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRAPD) yang menetapkan prioritas program dan 'kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022' tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagairnana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan denganPeraturan Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang : Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 tahun 2007, UU No 48 Tahun 2008, UU No 23 tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 8 tahun 2006, PP no 8 tahun 2008, PP No 18 tahun 2016, Perpres No 87 Tahun 2014, Perpres No 18 tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Provinsi Lampung No 6 tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Perda Kab Pringsewu No 07 tahun 2010, Perda Kab Pringsewu No 03 tahin 2012, Perda Kab Pringsewu No 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
Halaman : 9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sisrengbangda.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023.

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda_3_2019.pdf

Abstrak

rencana - pembangunan - jangka - menengah - daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Ld.2019/No 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD Th 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2017; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 2 Th 2018; Perpres No 2 Th 2015; Permendagri No 7 Th 2018; Perda Prov Banten No 7 Th 2017; Perda No 2 Th 2008 yg telah diubah Perda No 6 Th 2015; perda No 6 Th 2012; Perda No 1 Th 2013; Perda No 8 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III SISTEMATIKA; BAB IV PELAKSANAAN; BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB VI PERUBAHAN RPJMD; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012.