Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2017

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Ruang Lingkup Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Penetapan Lokasi Perencanaan Penanganan Pola Penanganan Penyediaan Tanah Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pola Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Dan Kearifan Lokal Larangan Sanksi Administratif Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana Pemberian Insentif Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

23 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

24 Januari 2017

Tanggal Berlaku

24 Januari 2017

Sumber

LD.2017/NO.3, TLD NO.36

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2212 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 3 TTG PENCEGAHAN & PENINGKATAN KUALITAS THD PERUMAHAN KUMUH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENCEGAHAN-DAN-PENINGKATAN-KUALITAS-TERHADAP-PERUMAHAN-KUMUH-DAN-PERMUKIMAN-KUMUH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3, TLD NO.36
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:	a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif; b. bahwa masyarakat di Kota Balikpapan membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah perlu mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 27 Tahun 1959;UU No 3 Tahun 1953; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Ruang Lingkup Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Penetapan Lokasi Perencanaan Penanganan Pola Penanganan Penyediaan Tanah Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pola Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Dan Kearifan Lokal Larangan Sanksi Administratif Ketentuan Penyidikan Ketentuan Pidana Pemberian Insentif Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017. Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan berlaku pada tanggal diundangkan. 73 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521