Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahKabupaten Tegal Tahun 2008 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 ( Serita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65); bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri . Dalam Negeri
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja, dipandang perlu . merubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan · dan Belanja Oaerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu · menetapkan Peraturan Bupati T egat
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun
2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang~Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004; PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2008; Peraturan Oaerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten tegal Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, Lampiran Bab II Bagian A angka 8 huruf c.1).b), Lampiran Bab II Bagian A· angka 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Lampiran Bab IV Bagian B angka 4 huruf a dan huiuf b, Lampiran Bab VIII Bagian B angka 3 huruf b, Lampiran Bab VIII Bagian B angka 4 huruf b, Lampiran Bab VIII Bagian O angka 2 dan angka 3, Lampiran Bab VIII Bagian F angka 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2008.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil salah satu
syarat pegawai negeri sipil dapat dinaikkan pangkatnya
sesuai surat tanda tamat belajar atau ijazah yang
diperolehnya apabila lulus ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah; bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan
ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, perlu
pedoman penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Rembang; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penyelenggara ujian, peserta ujian, materi ujian, mekanisme pelaksanaan, penetapan kelulusan, sumber pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang baik perlu dibangun
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas,
profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme serta mampu menyelanggarakan
peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;
b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan kompensasi dasar dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas,
kepatutan dan kewajaran;
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor
60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun
2022; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun
2022
peratuan ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2023; Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2A
(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil).
(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum
dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan
akuntabel. dan merubah lampiran
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
mengubah Peraturan Walikota Nomor
60 Tahun 2022
jumlah 29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2023
PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 12 Tahun 2022 tentang PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan ketentuan pembayaran perjalanan dinas.
PERBUP Kab. Polewali Mandar No. 55 Tahun 2022
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan
dengan adanya perubahan kegiatan pengelolaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan
Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Kabupaten Kudus, tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan sehingga perlu diganti ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 /PMK.07/2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Kudus yang meliputi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Rancangan Dan Pelaksanaan Program Kegiatan, Pelaporan, Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi Dan Pemeriksaan Atas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus dicabut.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2023
PERBUP Kab. Magelang No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran
2023 yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor
17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023; bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah disusun untuk
mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Standar Harga
Satuan Honorarium, Biaya Standar Harga Satuan Perjalanan
Dinas, Biaya Kegiatan, Biaya Barang dan Jasa, yang disesuaikan
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang; bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan
memberikan dasar hukum pelaksanaan Standar Harga Satuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati
Magelang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2023 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022 diubah.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 32 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1158
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 std terakhir dengan Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB Bo. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja, dan proses bisnis pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wal Kota Batam Nomor 32 Tahun 2022
31 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 32 Tahun 2011
PERBUP Kab. Kendal No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2011 No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2011.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2010 dicabut
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 12 Tahun 2019;Perpres No. 33 Tahun 2020;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 19 Tahun 2016;Permendagri No. 70 Tahu 2019;Permendagri No. 77 Tahun 2020;Permenkeu No. 60/PMK.02/2021 Tahun 2020;Perda No. 3 Tahun 2020;
(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Satuan Harga pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2020
STANDARISASI BARANG DAN STANDARISASI KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PRoVINSI BENGKULU
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 35
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standarisasi Barang dan Kebutuhan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a.bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kecuali penghapusan, berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga;
b. bahwa dalam rangka pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan dibutuhkan acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Organisasi
Perangkat Daerah;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Standarisasi sarana dan prasarana meliputi:
a. Ruangan kantor;
b. Perlengkapan Kantor;
c. Rumah Dinas; dan
d. Kendaraan Dinas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
