Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2021/20 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014
PendidikanPengadaan Barang/JasaTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut :
Perka LKPP No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Melalui E-Purchasing
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 20, BN.2014/No.1004, peraturan.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Evaluasi Program Penyediaan Akses dan Layanan Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 20 Tahun 2016
retribusi - retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2016/ No. 20 Seri C nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan Menara Telekomunikasi
mempunyai peran yang strategis dalam kehidupan
masyarakat sebagai sarana penunjang komunikasi di
daerah. Untuk meningkatkan keamanan dan menjaga
keandalan Menara Telekomunikasi yang ada di
Daerah serta untuk mengantisipasi timbulnya
dampak negatif Menara Telekomunikasi terhadap
masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan
pelayanan pengendalian dan pengawasan menara
telokomunikasi dengan memungut Retribusi. Pemungutan Retribusi Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tidak dapat dilakukan lagi dengan
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/
PUU–XII/2014, sehingga Peraturan Daerah tersebut
perlu di ubah. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian dan
Pengawasan Menara Telekomunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan
Menara Telekomunikasi mengalami perubahan yaitu : Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24, Pasal 10
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu
pedoman pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Rembang; bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat atas layanan hukum sesuai perkembangan
teknologi, perlu menyelenggarakan pelayanan hukum
yang terintegrasi berbasis elektronik dalam satu web
sistem; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan
Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan JDIH, Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik, Pembinaan dan Pengawasan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2022 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2022
a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khusunya
pada penggunaan fasilitas menara telekomunikasi, perlu
dilakukan upaya pengendalian agar pelayanan
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam
rangka pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian
menara telekomunikasi lingkup Pemerintah Kabupaten
Kolaka Timur maka perlu adanya petunjuk pelaksanaanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka Timur tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Lingkup
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
1. Pasal 18 Ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan
Bangunan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor
02/PER/M.KOMINF0/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjan
Umum, Menteri Komunikasi dan lnformatika dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun
2009, Nomor 07 /PRT/M/2009, Nomor
19/PER/M.KOMINF0/03/2009 dan Nomor 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun
2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun
2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 58).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II
TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI,BAB Ill
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI, BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DANPEMBEBASAN RETRIBUSI, BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI, BAB X
TATA CARA PENAGIHAN, BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI, BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan layanan dan penguatan kelembagaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu melakukan penataan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang BAB III diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Pasal
disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A serta diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, perubahan Ketentuan Pasal 6 , Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 diubah.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2020
PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyediaan Dan Pemasangan Closed Circuit Television
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta kewaspadaan atas segala bentuk kriminal terhadap masyarakat pada ruang publik di wilayah Kota Tangerang Selatan, perlu adanya akses pemantauan berupa penyediaan dan pemasangan Closed Circuit Television pada bangunan gedung, videotron, billboard, jembatan penyebrangan orang, gerbang perumahan, dan menara telekomunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 2002; UU No 11 Th 2008 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2016; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 29 Th 2000 yg telah diubah dg PP No 54 Th 2016; PP No 36 Th 2005; PP No 71 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 5 Th 2013 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 6 Th 2015; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. bangunan Yang Wajib Dipasang CCTV; 3. Aspek Teknis; 4. Pengambilan Data; 5. Monitoring Dan Evaluasi; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
