Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 21 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BUDIDAYA TAMBAK UDANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur dalam huruf K Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup, antara lain pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup dari dampak negatif yang ditimbulkan
usaha dan/atau kegiatan agar tetap berwawasan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu penyesuaian kembali pedoman pengendalian pencemaran air usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang. Pedoman pengendalian pencemaran air sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran
Air Permukaan bagi Usaha TambakUdang, tidaksesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 8 Tahun 2018.
PERGUB ini mengatur mengenai Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Budidaya Tambak Udang yaitu meliputi Ketentuan Umum, Izin Lingkungan, Pengolahan Air Limbah Usaha Dan/Atau Kegiatan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerinth Kabuputen Mesuji Tahun Anggaran 2021.
ABSTRAK:
1. Bahwa untuk mceaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran perlu dilakukan analisis terhadap beberapa belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Rancangan APBD. proses pengadaan Barang dan Jasa, detil pelaksanaan pekerjaan tetap berpedoman pada Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
-
-
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang
Daerah khususnya pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan
Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah perlu diterbitkan petunjuk
pelaksanaannya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Daerah ;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No 19 Tahun 1955 tentang Penjualan
Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang
[ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158 ];
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ];
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3537 ] ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
[ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ];
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaaan Negara
Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah [ Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073 ]; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ];
8.
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;
9-. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
10.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
12.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah [ Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117 ]
13.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Managemen Barang Daerah ;
14.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota;
15.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
Materi Pokok Pergub ini adalah: Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan Dan Pengamanan Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah diatur sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2005.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 32 Tahun 2018
Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/N0.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepctisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Penyelenggaraan Penilaian Risiko
4. Kelembangaan Penilaian Risiko
5. Pelaporan dan Evaluasi
6. Sanksi Administratif
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2009/No.1 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengamanan terhadap arsip sebagai dokumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sarana penyimpanan arsip harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peruntukkannya; bahwa guna efektivitas dalam penggunaan sarana penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penggunaan Sarana Penyimpan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab Purworejo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1971; UU No 32 Tahun 2004; PP No 34 Tahun 1979; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 39 Tahun 2005; Perda Kab Purworejo No 23 Tahun 2000; Perda Kab Purworejo no 4 Tahun 2008; Perbup Purworejo No 34 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penggunaan sarana penyimpanan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam,huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017,Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021.
Pasal I Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 32 Tahun 2013
petunjuk pelaksanaan-pengelolaan belanja hibah-lembaga ketahanan masyarakat kelurahan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2012/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Hibah kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2012, perlu dialokasikan dana hibah kepada kelompok masyarakat Kelurahan dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan di Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan inovasi guna mendorong upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Kelurahan, penanggulangan kerniskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan
pengembangan sosial budaya pada skala Kabupaten untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan belanja hibah kepada Lembaga
Ketahanan Masyarakat Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan buruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Hibah kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan Belanja Hibah serta biaya yang timbul karena diterapkannya peraturan ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2012.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa standar harga satuan pada masing-masing daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah standar biaya umum yang merupakan batas tertinggi satuan biaya atas setiap unit barang dan jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 12).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2020
pedoman - pengelolaan - layanan - aspirasi - da - pengaduan - online - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - cianjur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2020/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengeloaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa pedoman pengelolaan layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualita pelayanan publik dan dengan keluarnya Permen Pendayagunaan aparatur Negara Reformasi Biokrasi No. 62 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 62 Tahun 2018; Perda Kab. Cianjur No. 6 Tahun 2013; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perbup Cianjur No. 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cianjur No. 91 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Menatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan ruang Lingkup, Pengelolaan Pengaduan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
