Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2005

Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Pergub ini adalah: Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan Dan Pengamanan Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah diatur sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

16 Mei 2005

Tanggal Pengundangan

17 Mei 2005

Tanggal Berlaku

17 Mei 2005

Sumber

BD.2005/No.32

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 263 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

pergub_32_th_2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN-PELAKSANAAN-PEMELIHARAAN-DAN-PENGAMANAN-BARANG-DAERAH-PROVINSI-JAWA-TENGAH
2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2005/No.32
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Daerah khususnya pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Daerah ; Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158 ]; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ]; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3537 ] ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ]; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaaan Negara Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073 ]; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ]; 8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ; 9-. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri; 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah [ Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117 ] 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Managemen Barang Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ; Materi Pokok Pergub ini adalah: Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan Dan Pengamanan Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah diatur sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2005. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521