PERBUP Kab. Kebumen No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2020 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan prioritas
penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2020 terkait penanganan dan pencegahan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa
di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019; . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020; . Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1
Tahun 2010; . Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah;
3. Ketentuan Pasal 9 diubah;
4. Ketentuan Pasal 10 diubah;
5. Ketentuan Pasal 11 diubah;
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu
Pasal 11A;
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu
Pasal 16A dan Pasal 16;
8. Ketentuan Pasal 17 diubah;
9. Ketentuan Pasal 30 diubah;
10. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu
Pasal 35A;
11. Ketentuan contoh prioritas penggunaan Dana Desa Bidang
Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 diubah
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
12. Ketentuan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran
Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2020 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 diubah
90 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2015 salah satu sumber Pendapatan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang
didanai dari Dana Desa sesuai pedoman teknis penggunaan Dana Desa tersebut;
Dalam rangka mengefektifkan penggunaan Dana Desa serta untuk mempermudah
penerapan dan pemberian dana kepada desa, perlu diatur dalam Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2000; Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014; Peraturan Daerah
Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini diatur tentang: Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Maksud Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa, Sumber Pendanaan, Prosedur Penyaluran Dana Desa, Mekanisme Pencairan Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 33 Tahun 2019
LOA JANAN-TANI BHAKTI-DESA-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan
ABSTRAK:
Melaksanakan Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara tanggal 16 Febuari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Purwaja dengan
Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan, Berita Acara tanggal 16 Febuari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Tani Bhakti dengan Loa J anan Ulu Kecamatan Loa Janan, Berita Acara tanggal 18 Febuari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Tani Bhakti, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 33 Tahun 2017
PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PER DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2017/No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraaturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.
Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belauja Daerah Kabupaten/Kota dan rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 33 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan peraturan di desa, Keputusan Hukum Tua dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terwujudnya peraturan dan kebijakan yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa perlu suatu pedoman dan tata cara penyusunan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintahan di Desa.
- UU No. 9 Tahun 2007;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- Permendagri No. 111 Tahun 2014;
- Permendagri No. 113 Tahun 2014;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Permendagri NO. 44 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang jenis dan materi muatan peraturan di desa, perencanaan peraturan desa, penyusunan peraturan desa oleh hukum tua, penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebaran peraturan desa. Pembiayaan pembentukan peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
14 halaman batang tubuh (31 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung
ABSTRAK:
Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Kampung, penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung terpilih, pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung dan ketua bidang, tugas pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung, rapat serta produk hukum Badan Permusyawaratan Kampung. Untuk melaksanakan Perda No.15 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4),Pasal 13 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) tentang Badan Permusyawaratan Kampung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.110 Tahun 2016; Perda Kab. Berau No.4 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No.15 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Keanggotaan BPK; Panitia; Penjaringan dan Penyaringan; Mekanisme Pengisian Anggota BPK; Penetapan Calon Anggota BPK Terpilih; Pelantikan dan Pemberhentian Anggota BPK; Kelembagaan BPK; Pelaksanaan Tugas Pimpinan BPK; Panitia; Fungsi dan Tugas BPK; Rapat BPK; Produk Hukum BPK; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
141 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 33 Tahun 2018
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TALABENTE DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Talabente di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, serta adanya aspirasi yang berkembangdalam masyarakat Kelurahan Lameroro, Kelurahan Lampopala dan Desa Lantawonua, dipandang perlumelakukan Pembentukan Desa melalui Desa Persiapan; Persiapan tersebut merupakan bagian dari Wilayah Desa Induk dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di Kelurahan Lameroro perlu dilakukan Pembentukan Desa Persiapan Talabente; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan Desa Persiapan Talabente di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TALABENTE DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK 3. PEMERINTAHAN DESA 4.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5. KEWENANGAN 6. PEMBIAYAAN 7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pa sal 38 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah,
baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat clisewakan
kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah; bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyewaan barang
milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan ,
selain tanah dan/atau bangunan yang masih
dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan olch
pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;bahwa mekanisme penyewaan tanah aset pemerintah
kabupaten sebagaimana tercantum pada Peraturan
Bupati Grobogan Nornor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyewaan Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se
Kabupaten Grobogan perlu dilakukan perubahan; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan
huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyewaan Tanah eks. Bondo Desa di
Kelurahan se Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 32 Tahuu 2004; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prosedur sewa, penentuan besaran sewa, penyewa, pengawasan, tata cara pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 dicabut.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN DUSUN
ABSTRAK:
Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penataan dusun
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 1 Tahun 2017
Pembentukan Dusun
Tujuan Pembentukan Dusun
Syarat syarat pembentukan dusun
Tata Cara Pemnbentukan Dusun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
-
-
33
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
