Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan penertiban, pengawasan
dan peningkatan pelayanan reklame, perlu adanya
ketentuan yang mengatur tentang lzin Penyelenggaraan
Reklame di Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang lzin Penyelenggaraan Reklame; ·
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; UU No 38 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2000; Perda Kota Magelang No 13 Tahun 2000; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2001; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 9 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 3 tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perizinan reklame, tata cara permintaan izin pemasangan reklame, penataan reklame, penyelenggaraan reklame, pencabutan izin, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 28 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KOTA MALANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2009
Pelimpahan - Sebagian - Kewenangan - Penyelenggaraan - Pelayanan - Perijinan - Dari - Walikota - Kepada - Camat
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 27, BD Tahun 2009 No.266
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota.
UU No. 10 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 27 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 14 Tahun 2004; Perda No. 16 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perwali Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kriteria Perijinan Yang Dilimpahkan; Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Palayan Perijinan; Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan; Penandatanganan Ijin; Penandatanganan SKRD; Pembentukan Bendahara Penerimaan; Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perijinan; Pembinaan Teknis dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2009
PELA YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - STANDAR PELA YANAN PUBLIK
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 26, BD.2009/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan publik dan
kepastian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
terpadu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan diperlukan adanya
Standar Pelayanan Publik ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan
dengan Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Visi Dan Misi, Jenis Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2009.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa seiring dengan pesatnya dinamika pembangunan dan pertambahan
penduduk di Kota Pekalongan diperlukan suatu rencana pemanfaatan
ruang kota dengan memperhatikan kesesuaian penataan ruang lahan dan
kelestarian lingkungan ; bahwa untuk menata penggunaan dan pemanfaatan ruang Kota
Pekalongan dan didorong dengan semakin meningkatnya kebutuhan
ruang kota, maka perlu adanya pengendalian dan pengaturan melalui
perizinan lokasi / fungsi ruang kota; bahwa berdasarkan pe11imbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
lzin Lokasi / Fungsi Ruang Kota Pekalongan ;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, obyek perizinan, tata cara perizinan, persyaratan perizinan, penertiban dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2009.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Jenis, Waktu, Mekanisme Dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah kepada Camat
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pemberian Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SUIP-MB) di Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dengan dilaksanakan otonomi daerah, beberapa kewenangan provinsi diserahkan ke kab/kota antara lain pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol; bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa Indonesia, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pemberian ijin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kota Surakarta; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Perwali;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1955; UU No 10 Tahun 1995; UU No 11 Tahun 1995; UU No 7 Tahun 1996; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 11 Tahun 1962; PP No 38 Tahun 2007; Keppres No 3 Tahun 1997; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang klasifikasi, jenis dan standar mutu, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, label minuman beralkohol, perizinan, penyimpanan minuman beralkohol, kegiatan yang dilarang, pengawasan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2009.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
