Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 – 2026
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota Tahun 2021- 2026.
UU Nomor 12 Tahun 1956, UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 101 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, serta menyediakan suatu acuan dan pedoman, sehingga memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf dalam menetapkan, melaksanakan dan mengawasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun kedepan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomr 25 Tahun 2004
3. UU Nomor 17 Tahun 2007
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
18. Peraturan Dearah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020
Isi dari peraturan ini antara lain mengenai isi dan sistematika penyajian perubahan RKPD. RKPD juga menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, Uu No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.20 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, PP No.90 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.35 Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 DALAM 5 PASAL DAN 4 BAB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018, Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015.
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2019 Nomor : 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019.
Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu adanya pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengendalian atas
program dan kegiatan yang direncanakan, maka Peraturan
Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten perlu dicabut
dan diganti dengan Peraturan yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri 14 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, Organisasi Pengendali Program dan Kegiatan, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan Pengadaan, Jadwal dan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan; Pelaksanaan Kegiatan, Penyelesaian Kontrak; Penghapusan Barang Milik Daerah; Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa, Pelaporan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Kegiatan di Luar APBD, Ketentuan Peralihan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2017
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 42.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil di Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
bahwa ibu dan bayi merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan karena ibu dan bayi adalah kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Keberhasilan upaya kesehatan ibu dan bayi, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu dan bayi (AKI-AKB)
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2008 tentang upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (PP AKI) melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Peraturan ini berisi tentang, program kerja dari pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk menekan angka kematian Ibu dan anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Daerah tiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2-21 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021 serta digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 42 Tahun 2017
PERBUP Kab. Gorontalo No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo tahun 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan rencana kerja pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup Gorontalo No. 26 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
