PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 94 TAHUN 2017
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, LD.2018/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal terhadap Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Perbup Pemalang No. 43 Tahun 2016 diantaranya, yaitu Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c dan ayat (7) diubah; dan Ketentuan pada Lampiran I diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Pemalang No. 94 Tahun 2017
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Bab IV Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bab V Pengelolaan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 dicabut.
84 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 51 Tahun 2018
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Paser No. 3 Tahun 2018 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DESA PERBUP NO.3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa serta untuk mendukung pelaksanaan
penyaluran Dana Desa secara tertib, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah
Desa;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.58 Tahun 2005; PP NO.38 Tahun 2007; PP NO.43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP NO.47 Tahun 2015; PMK NO.50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK NO.225/PMK.07/2017
MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN
DANA :
a. Mekanisme Penyaluran Anggaran Dana Desa (DD)
sebagai berikut:
-Tahapan penyaluran dana desa dibagi 3 tahap sebagai
berikut:
Dana Desa Tahap I 20%
Tahap II 40%
Tahap III 40%
-Penyaluran Dana Desa (DD) diatur sebagai berikut:
1. Penyaluran Dana Desa Tahap I
DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang
sudah menetapkan APBDesa sebagai dasar DPKAD
menyalurkan Dana Desa tahap I Ke Rekening Kas
Desa (RKD).
2. Penyaluran Dana Desa Tahap II
DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang
sudah menyampaikan laporan realisasi penyerapan
dan capaian output tahun Anggaran sebelumnya
sebagai dasar DPKAD menyalurkan Dana Desa
tahap 2 Ke Rekening Kas Desa (RKD).
3. Penyaluran Dana Desa Tahap III
DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang
sudah menyampaikan laporan realisasi tahap I dan
tahap 2 minimal 75 % realisasi tahun berjalan
sebagai dasar DPKAD menyalurkan Dana Desa
tahap 3 Ke Rekening Kas Desa (RKD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Mengubah PERBUP Nomor 3 Tahun 2018
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna pedoman pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan Dana Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 1986; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Pekalongan No 4 Tahun 2016; Perbup Pekalongan No 5 Tahun 2015; Perbup Pekalongan No 47 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang panduan bagi APIP pada Inspektorat dalam melaksanakan tugas PDTT Pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari Gambaran Umum Pemeriksaan, Perencanaan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan Secara Umum, Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Larangan dan Sanksi. Diatur juga mengenai Tahapan Pemeriksaan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Sialanguan Dengan Desa Parbaba Dolok, Desa Situngkir Kecamatan Pangururan dan Desa Dosroha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYALURAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BELANJA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN SECARA TERBATAS PADA DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolan keuangan desa Perongkan tahun anggaran 2017 ditemukan adanya ketidaktertiban dan ketidakdisplinan dalam pengelolaan anggaran sehingga berdampak pada ditundanya penyaluran alokasi dana desa dan dana desa untuk desa Perongkan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018
UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.113 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2018, Perbup No.4 Tahun 2015
ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penyaluran Alokasi Dana Desa; Mekanisme Penyaluran; pelaporan dan pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
13 halaman dan 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2018
PERBUP Kab. Wonosobo No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2018 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa
Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018,
terdapat tambahan alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Dana
Transfer ke Desa Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/
945/2018 tanggal 13 Desember 2018, telah dilaksanakan
penghitungan perubahan besaran Dana Transfer ke Desa
Tahun 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke
Desa Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah b berapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK~07 /2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun
2018; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke
Desa Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke
Desa Tahun 2018
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 50 Tahun 2018
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2018/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).
1.KETENTUAN UMUM
2.RUANG LINGKUP
3.KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
4.KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
5.MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
6.PEMBIAYAAN
7.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
8.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
ABSTRAK:
A. BAHWA GUNA KELANCARAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PACITAN BERKAITAN DENGAN TANGGAL PELANTIKAN, MAKA PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018 PERLU DISESUAIKAN
UU NOMOR 6 TAHUN 2014; UU NOMOR 23 TAHUN 2014; PP NOMOR 43 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014
PERATURAN INI MENGUBAH PASAL 2 AYAT (1) HURUF E TENTANG JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
