Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 41 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengadaan dan Standar Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan penetapan
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Kulon Progo telah dilakukan Analisis Jabatan;
b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan
penataan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, dan perencanaan pendidikan
dan pelatihan aparatur dibutuhkan penetapan
formasi dan uraian analisa jabatan pada
setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai
Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna,
dan berhasil guna;
Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2018 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Jabatan; Ikhtisar Jabatan, Jabatan/Eselon, Rentang Golongan Ruang, Dan Syarat Pendidikan ; Diklat Struktural dan Diklat Teknis ; Jumlah Pemegang Jabatan; Kualifikasi Jabatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun
2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah
Daerah
Halaman: 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kendal No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
PERBUP Kab. Kendal No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan efisien, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menerbitkan pedoman Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi biaya, uang lembur, honorarium dan uang saku, biaya umum kegiatan fisik, perjalanan dinas, biaya untuk kegiatan lain, biaya sewa kendaraan operasional dinas, satuan biaya pengadaan pakaian dinas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banjarmasin telah
membangun Rumah Sakit Umum Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan_ kegiatan
operasional dan penunjang Rumah Sakit Umum Daerah
maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu. menetapkan Peraturan Walikota
Pembentukan,Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Sultan Suriansyah Kota
Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Kedudukan;
3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi;
4. Tata Kerja;
5. Pengangkatan dan Pemberhentian;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Lainnya;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2019.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 23 Tahun 2019
perubahan-pembentukan organisasi-tata kerja unit pelaksana teknis daerah-dinas pendidikan dan kebudayaan
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daera Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. bahwa dengan telah adanya taman kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dapat berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini memuat Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 77) diubah yaitu Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d; Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3); Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah; Ketentuan Pasal 18 diubah; Di antara Bab V dan Bab VI ditambahkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VA;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru
ABSTRAK:
Bahwa Taman Hutan Raya Lapak Jaru merupakan
salah
satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang
perlu dikelola dan kewenangan pengelolaannya
telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor SK. 240/Menlhk/Setjen/
PKTL.2/3/2016 tentang Perubahan Pungsi antar
fungsi kawasan hutan dari Kawasan Hutan
Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi
yang dapat dikonversi menjadi Taman Hutan Raya
(Tahura) Lapak Jaru serta penunjukan Areal
Penggunaan Lain menjadi Tarnan Hut.an Raya
(Tahura) Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah seluas ±
4.119 (empat
ribu seratus sembilan belas) Hektar. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119
ayat (6) Pera tu ran Daerah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Retribusi Daerah ditetapkan melalui
Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan
Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2018; BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI; BAB III
DASAR PENGENAAN RETRIBUSI; BAB IV
PENYETORAN RETRIBUSI; BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN,
DAN MASA RETRIBUSI; BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN,
DAN MASA RETRIBUSI; BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN DALAM
KAWASAN TAHURA LAPAK JARU; BAB VIII
PENDANAAN; BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2019
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 23 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (4), Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabapaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo No.13 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir termasuk didalamnya mengatur tentang Objek Pajak dan Subjek Pajak, Tata Cara Penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, serta Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Sudah Kadaluwasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 23 Tahun 2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPAI SELUMA NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan dinamika kelembagaan dan kebutuhan organisasi maka perlu perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma ;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 20
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN KEDUA DARI BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN BUPAI SELUMA NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian kelurahan; Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 187/PMK.07/2018, menyatakan Dalam hal DAU Tambahan belum dianggarkan dalam APBD TA 2019, bupati/walikota menganggarkan DAU Tambahan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019;
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOP PAUD, bahwa BOP untuk Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme Belanja Langsung.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
