PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.487 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Mencabut
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Mengubah
  1. Permenkumham No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan