PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016
1. Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan :
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi:
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
dan/atau
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yaitu
a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah;
d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban urnum, dan perlindungan masyarakat; dan/ atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD Kota Pasuruan Tahun 2019 No 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Gaji Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Sadan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, perlu diberikan gaji sesuai dengan kompetensi pendidikan dan keahlian;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dan Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah
Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor
68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi . Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46);
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2012 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kata Pasuruan Tahun 2014 Nomor 04);
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok• pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Jenis dan Gaji Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019-NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas, 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas, 4. Pendanaan, 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Reklame Electronic Display Milik Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan sewa dan pajak daerah perlu diadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah; bahwa bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah salah satunya dengan mengelola reklame Electronic Display milik Pemerintah Kota Surakarta; bahwa untuk menghindari adanya kekosongan hukum maka perlu pengaturan tentang pengelolaan reklame Electronic Display milik Pemerintah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Reklame Electronic Display Milik Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang subjek reklame, tata cara pengisian materi tayangan, dasar pengenaannilai sewa, tata cara sewa, pembayaran sewa, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Pasal 298 ayat (3) "Belanja Daerah untuk
Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan
standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan" dan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2,
"Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis
standar belanja, standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimal";
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar
belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk
melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Analisis Standar
Belanja (ASB).
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasa dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia·
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomo
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah Diubah dua kali terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun
2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan J angka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018
Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA,
BAB IV MEKANISME IZIN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,
BAB V KETENTUAN PERALIHAN,
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan standar biaya sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan pemerintahan
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Biaya Umum Pada pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
-
-
19 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kinerja, menumbuh
kembangkan semangat dan etos kerja, tanggungjawab
moral Aparatur Sipil Negara serta pelaksanaan reformasi
birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (mind set)
dan budaya kerja (culture set), Aparatur Sipil Negara dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan
budaya kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang didasarkan prinsip
ide to malaqbi, perlu upaya-upaya yang terprogram dan
berkelanjutan melalui pengembangan penerapan budaya
kerja;
pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU NO 26 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010
dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang pandangan hidup berupa nilai-nilai yang menjadi sifat,
kebiasaan, sikap perilaku, cita-cita serta tindakan sebagai pendorong
terwujudnya kinerja organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap
pelaksanaan pekerjaan terukur untuk mencapai tujuan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2019
kebijakan - dan strategi - daerah - dalam - pengelolaan - sampah rumah tangga
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Bd No 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) peraturan prsiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan dan strtegi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telh diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 81 Th 2012; Perpres No 97 Th 2017; permenlingkup dan kehutanan No : P.10 / MENLHK / SETJEN ? PLB.0 / 4/2018; perda Kab pandeglang No 4 Th 2008; Perda Kab pandeglang No 4 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ARAH JAKSTRADA; BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA; BAB IV PENDANAAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020, perlu dibuat Standar Biaya Masukan Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini:
2. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Kabupaten Tabalong;
3. Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2020.
23 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tealah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyempurnaan.
UU No 2 Th 1993; UU No 36 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 38 Th 2009; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Perpres No 95 Th 2018; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
33 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
