Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
pelayanan, serta pembinaan terhadap masyarakat di
bidang kesenian, maka Pemerintah Kabupaten
Semarang melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah
mengalokasikan bantuan berupa hibah uang kepada
lembaga kesenian ; bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan
dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun
petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 118
Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 52
Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada lembaga Kesenian di
Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 71 Tahun 2017
TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/No. 71 Seri E Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam
pemberian bantuan keuangan kepada partai pollik,
Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan
Peraturan Bupati Momor I11 Tahun 2013 tenteng
Tata Cara Percairan Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik di Kabupaten Purworejo;
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Mneteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2018 bentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan Perganggaran dalam APBD dan
Tertib Admindsrasl Pengajuan Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungasaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai polik maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan menetapkan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan bupati tentan tata cara pencairan bantuan keuangan kepda partai politi di kabuoaten purworejo;
Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 77 Tahub 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara pencairan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemermtah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2017/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pem enntah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pem enntah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun
2009; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Perencanaan
Bab V Penyelenggara dan Sumber Pembiayaan
Bab VI Persyaratan
Bab VII Batas Usia
Bab VIII Hak dan Kewajiban
Bab IX Perjanjian Tugas Belajar
Bab X Prosedur Pemberian Tugas Belajar
Bab XI Pemberian, Perpanjangan dan Pembatalan Tugas Belajar
Bab XII Status Jabatan PNS Tugas Belajar
Bab XIII Pengaktifan Kembali
Bab XIV Sanksi
Bab XV Monitoring dan Evaluasi
Bab XVI Ketentuan Peralihan
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan Pemermtah Kabupaten Pemalang dicabut
46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 71 Tahun 2017
BEASISWA BANTUAN SISWA MISKIN - PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiah, Sekolah Mennagh Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegaitan belajar mengajar di Sekolah/Madrasah, pemkab Semarang pada TA 2017 memberikan bantuan kepada peserta didik sSD, MI, SMP dan MT berupa beasiswa Bantuan Siswa Miskin; bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiah, Sekolah Mennagh Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah di Kab Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Perbup Semarang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Semarang No 6 Tahun 2009; Perda Kab Semarang No 21 Tahun 2016; Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencantuman Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi
Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiah, Sekolah Menengah
Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 A ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pendirian Kampung Bahasa yang meliputi: Ketentuan Umum; Pendirian; Tata Cara Pendirian; Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian; Penutupan Kampung Bahasa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
PNS - Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Tahun 2017/No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Izin Belajar dan Keterangan Belajar
Bab IV Penggunaan Gelar Akademik
Bab V Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tertib
pemerintah yang baik dan dalam rangka menindaklanjuti
perkembangan situasi saat ini, khususnya di kalangan Tenaga
Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati,
dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengelolaan
Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan, pakaian dinas, hak dan kewajiban, larangan, disiplin dna hukuman disiplin, cuti, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bupati Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja kecamatan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, kemasyaraktan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, maka dipandang perlu melakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); ·
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2008 Nomor 7) ;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan yang diketuai oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah perangkat daerah, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja Camat selaku penyelenggara pemerintahan daerah di Kecamatan dengan menggunakan system pengukuran kinerja.
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap pennohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Maksud pelaksanaan EKK adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dibawah koordinasi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan EKK adalah sebagai pedoman untuk :
1. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan;
2. mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
3. memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran stategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum;
4. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan ;
5. mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan progrsm pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan
6. meningkatkan kapasitas Camat dan aparatur
kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan di wilayah kerjanya.
r:
Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4
Sasaran EKK meliputi :
1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
2. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan ;
3. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan kepada Camat ;
4. kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan publik.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang Lingkup EKK meliputi:
1. Data dan dokumen kearsipan di Kecamatan;
2. Perencanaan Kinerja Kecamatan ;
3. Pelaksanaan Kinerja Kecamatan;
4. Hasil kerja Kecamatan.
BAB IV ASPEK PENILAIAN Pasal 6
Aspek penilaian EKK meliputi :
1. ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan;
2. keselarasan antara kebijakan kecamatan dengan
kebijakan kabupaten;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
efektivitas hubungan antara pemerintah kecamatan dengan unit kerja tingkat kecamatan clan unsur forkopimcam; efektivitas proses pengambilan keputusan oleh camat beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan mekanisme dan procedure peraturan perundang-undangan;
intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat;
transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan
penyerapan dana;
intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah; efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban APBD;
pengelolaan potensi daerah; dan
terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan.
BABV
PELAKSANAAN EKK
Bagian Kesatu
Tim Penilai
Pasal 7
(1) Untuk melaksanakan EKK, dibentuk tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
(2) Keanggotaan Tim EKK terdiri dari :
a. Bupati selaku Pembina;
b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
c. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku penanggung
Jawab;
d. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Ketua ;
e. Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Daerah sebagai
Sekretaris ;
f. Kepala Inspektorat sebagai anggota;
g. Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya
Manusia sebagai anggota ;
h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagai anggota;
i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota ;
J. Kahan Kesatuan Bangsa sebagai anggota;
k. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset sebagai anggota ; I. Kepala Dinas Pengelola Keuangan sebagai anggota;
m. Kabag Hukum Setda sebagai anggota ;
n. Kabag Organisasi Tata Laksana Setda sebagai
anggota;
o. Kasubag pada bagian pemerintahan.
Bagian Kedua
Tugas Tim Penilai
Pasal 8
( 1) Tim penilai EKK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) bertugas melakukan penilaian atas indikator kinerja dan menentukan hasil peringkat kinerja Kecamatan;
(2) Dalam penentuan peringkat kinerja Kecamatan, tim penilai berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja, sebagaiman dimaksud dalam pasal 6;
(3) Berita acara EKK ditandatangani oleh tim penilai;
(4) Penetapan urusan peringkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara.
;-, ;,;
I
Bagian ketiga
Indikator Penilaian EKK
Pasal 9
( 1) EKK dilaksankan dengan menggunakan indikator kinerja.
(2) Kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan pada setiap kecamatan.
(3) Kondisi Objektif sebagaiman dirnaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan
Bupati;
b. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan aksalerasi program, kegiatan dan inovasi yang terkait dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban wilayah;
c. Pelaksanaan PATEN (pelayanan administrasi terpadu kecamatan).
(4) Indikator evaluasi kinerja Kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
(5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penialian kinerja Kecamatan.
(6) Indikator, skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Hasil Evaluasi
Pasal 10
(1) Bupati menindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya;
(2) Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), Bupati mengusulkan Kecamatan tersebut untuk dapat mengikuti penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi.
(3) Bupati menyampaikan basil EKK kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
Bagian Kelima
Penghargaan
Pasal 11
( 1} Penghargaan (reward) diberikan kepada Kecamatan yang berprestasi dengan penilaian berjenjang berupa uang pembinaan, tropi dan/atau piagam penghargaan;
(2} Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya, jenis dan besarannya disesuaika dengan kemampuan keuangan Daerah.
Bagian Keenam
Pembinaan dan Sanksi
Pasal 12
(1) Bupati memberikan pembinaan dan sanksi bagi
Kecamatan yang memperoleh peringkat terendah;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sanksi (punishment) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Waktu Pelaksanaan EKK Pasal 13
Kegiatan EKK dilaksanakan paling kurang setiap 1 (satu)
tahun sekali;
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14
Pendanaan untuk biaya kegiatan penilaian kinerja Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
