Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

Menemukan 10.937 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 22/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
  2. PMK No. 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Download file:
PMK Nomor 154 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Mengubah
  1. PMK No. 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 216 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.04/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai
Mengubah
  1. PMK No. 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.
Download file:
PMK Nomor 163 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga
Diubah dengan
  1. PMK No. 212/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Download file:
2014 PMK 222.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Download file:
PMK Nomor 193 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 Tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 12/PMK.02/2022 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Download file:
2014 PMK 87.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.011/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2014
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 126 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 126 Tahun 2014 - Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.06/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
Mengubah
  1. PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
  2. PMK No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
Download file:
2014 PMK 247.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuraian Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negara Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara
Mengubah
  1. PMK No. 55/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil
  2. PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil
Download file:
PMK Nomor 4 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 138/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan
Mencabut
  1. PMK No. 40/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 157 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan