Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.022 peraturan dalam 0,062 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 32 Tahun 2015

Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik Desa Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP-NO-32-TAHUN-2015-ocr.pdf

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2015/NO.32, TBD No.32, LL KAB. SINTANG: 12 HL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

ABSTRAK:

bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.73 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Pembentukan; Tata Cara Pembentukan; Tugas dan Fungsi; Kepengurusan; Tata Kerja dan Hubungan Kerja; sumber dana dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2015.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NO. 32 TAHUN 2023.pdf

tata

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undasng- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l1l Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2O14 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentalg Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1s7); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nonor L2221; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tenta.ng Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (lcmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatal Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, JENIS, RUANG LINGKUP, DAN WAKTU PELAKSANAAN BAB III: PEMILIHAN KEPALA DESA BAB IV: PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BAB V: KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 6)
83 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 32 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Bombana No.32 Tahun 2015.pdf

PERUBAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2015 /No. 32, LL 29 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pehiksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu disempurnakan melalui Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diubah pada Pasal 8, 15, 18, 20, 28, dan 53

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2015.
29 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 32 Tahun 2012

Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan

Abstrak

Desa

Download file:

Peraturan Gubenur Nomor 32 Tahun 2012.pdf

Desa

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2012/NO.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan terhadap masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan sehingga mampu memberdayakan diri dan lingkungannya secara mandiri;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006;. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini Mengatur TentangPedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan dengan Sistematika;Ketentuan umum;Penyelenggaraan pelatihan PMD;standar Pelatihan PMD;Akreditasi;Sertifikasi Bagian Kesatu Peserta Pelatihan;Komite Standar Pelatihan PMD;Evaluasi;Pembinaan Dan Pengawasan;Pendanaan;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2012.
24 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2020

Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2020.pdf

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

ABSTRAK:

bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Pekon
UU No.48 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.141 Tahun 2017 , Permendagri No. 80 Tahun 2015, PERDA No.2 Tahun 2012,
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Halaman 6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2022

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Desa

Download file:

4perbup-no-32-thn-2022.pdf

TATA - CARA - PENYELENGGARAAN - CADANGAN - PANGAN - PEMERiNTAH - DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2022/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketahahan Pangan Daerah, maka , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapakali diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2021; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permentan No. 11 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Sukabumi No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan, Pendanaan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
17 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 32 Tahun 2017

Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

Perbup garut nomor 32 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2020.pdf

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 387

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih meningkatan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kernasyarakatan desaperlu adanya dukungan alokasi dana desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe; b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2020dengan Peraturan Bupati Konawe; c. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (OAK) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82,Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5234); 5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubaban Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 ); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PeJaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 TentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 TentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negararl.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Telah Dirubah kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa; )4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ] Tahun 20] 4 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peru bah an Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik lnonesia Tahun 2018 Nomor 611); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Prod uk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe NomorTahun 2020 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI DANA DESA BAB IIl PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAB V MEKANISME PERMINTAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD BAB VI PELAKSANAAN KEGIAT AN, PERT ANGGUNGJA WABAN, PELAPORANDAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINlSTRASI BAB VIII KETENTUAN LAlN - LAIN BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 32 Tahun 2018

Pembentukan Desa Persiapan Gambere di Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Bombana No.32 Tahun 2018.PDF

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE DI KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/ No. 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Gambere di Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Raka Dua, dipandang perlu melakukan Pembentukan Desa melalui Desa Persiapan Gambere; Desa Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan bagian dari Wilayah Desa Induk dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Raka Dua perlu dilakukan Pembentukan Desa Persiapan Gambere; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan Desa Persiapan Gambere di Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE DI KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK 3. PEMERINTAHAN DESA 4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5. KEWENANGAN 6. PEMBIAYAAN 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 32 Tahun 2016

Perubahan atas peraturan bupati nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa kabupaten tulungagung tahun anggaran 2016

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 32 TAHUN 201...PERBUP 1 TH 2016.pdf

alokasi dana desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa kabupaten tulungagung tahun anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya penundaan dana Alokasi Dana Desa maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07 /2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016.
mengubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016
jumlah 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.