PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, maka perlu mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perjalanan dinas.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan pihak lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang persetujuan dan/atau perintah perjalanan dinas, kedudukan dan jenis perjalanan dinas jabatan, biaya perjalanan dinas jabatan, prosedur pembayaran perjalanan dinas, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017,
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2017.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Struktur Organisasi; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pemerintah Desa; Mekanisme Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Evaluasi Susunan Organisasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara.
UU Darurat No.4 Tahun 1956
UU No.9 Tahun 1967
UU No.33 Tahun 2004
UU No.6 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
PP No.43 Tahun 2014
PP No.12 Tahun 2017
Permendargi No.112 Tahun 2014
Permendargi No.82 Tahun 2015
Permendargi No.80 Tahun 2015
Permendargi No.20 Tahun 2018
Perda Bengkulu Utara NO.5 Tahun 2015
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG , Pembentukan Panitia Pemilihan di kabupaten, Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan, Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan, Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Panitia Pemilihan, Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS, Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan DPT dan Penyusunan Salinan DPT, Penyusunan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemungutan Suara, Tahapan Penetapan, dal hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan suatau pemimpin di suatu wilayah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
68 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 62 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2018/No.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, disebutkan bahwa Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda Kab. HSU No. 5 Tahun 2017; Perbup HSU No. 4 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 3 Bab dan 14 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 61 Tahun 2018
bantuan keuangan khusus - pemberian - penyaluran - pertanggungjawaban
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kab dapat memebrikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Pemerintah Desa, yang salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus; bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pemberian dan penggunaan bantuan keunagan khusus kepada pemerintah desa, agar tepat sasaran, efektif dan efisien, maka perbup Jepara No 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa perlu ditinjau dan mengatur kembali mengenai mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban bantuankeuangan khusus kepada pemerintah desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pedoman Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari kepada Pemerintah Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 25 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendes No 1 Tahun 2015; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2015; Perbup Jepara No 12 Tahun 2015; Perbup Jepara No 30 tahun 2015;Perbup Jepara No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuankeuangan khusus, penggunaan bantuan keuangan khusus, tata cara pengusulan bantuan keuangan khusus, penyaluran keuangan bantuan keuangan khusus, perencanaan kegiatan bantuan keuangan khusus, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan bantuan keuangan khusus; dan monitoring dan evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Perbup ini berlaku, maka Perbup Jepara No 29 Tahun 2015 tentang pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kab Jepara Tahun2018 No 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Boyolali.
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selain itu juga diatur mengenai Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2011.
Peraturan ini mengatur rencana pembangunan antar desa
yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati dalam dokumen perencanaan jangka menengah ( 5 tahunan) bagi
setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup No. 18 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Azas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain Lain; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
103 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Janji Marapot Dengan Desa Pananggangan, Desa Huta Rihit, Desa Sipinggan Lumbansiantar, Desa Nainggolan, Kelurahan Parhusip III Kecamatan Nainggolan dan Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
