Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.637 peraturan dalam 0,051 detik

Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-.0008/SKO0000/2013/S0 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PTK-053-2013.pdf

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-05/K.BNPT/11/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

Abstrak

Terorisme

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BNPT No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Download file:

peraturan BNPT no 5 tahun 2013.pdf

PEDOMAN KOORDINASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

2013

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. PER-05/K.BNPT/11/2013, BN 2014 (790) : 7 hlm

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dipandang perlu untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya agar terselenggara secara efektif; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 5 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Maksud dan Tujuan Pasal 3 Ruang Lingkup Pasal 4 Bentuk Perlindungan Pasal 5 Mekanisme pemberian perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim Pasal 6 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap keluarga penyidik, pnuntut umum dan hakim Pasal 7 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap panitera, ahli dan petugas pemasyarakatan Pasal 8 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap advokat Pasal 9 Jangka waktu perlindungan Pasal 10 Monitoring dan evaluasi pemberian perlindungan Pasal 11 Pembiayaan pemberian perlindungan Pasal 12 Penutup

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2014.
7

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Bapeten No. 8 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mencabut

Perka Bapeten Nomor 5 tahun 2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat pemerintah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Download file:

Perka Bapeten Nomor 12 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 19 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 19 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 16 Tahun 2013.pdf

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LPSK LPSK No. 5 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download file:

Peraturan LPSK 2 Tahun 2013.pdf

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LPSK LPSK No. 2 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download file:

Peraturan LPSK 1 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT