Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa adanya beberapa item yang belum diakomodir
dalam standardisasi maka perlu adanya perubahan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun 2023; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun 2023 perlu memasukkan
item yang tidak tertuang dalam standardisasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
19 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun
2023;
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingungan
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa,
perlu meningkatkan kesejahteraan bagi aparat pemerintah
desa;
bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan
kesejahteraan tersebut, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor
2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tidak
sesuai lagi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang meliputi Kedudukan Keuangan, Jenis Penghasilan Tetap, Jenis Tunjangan, Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Sistem Pemberian Penghasilan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 30 Tahun 2018
PEDOMAN - PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINA - KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jamınan Persalınan kKbupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan
Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik
dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang menyelenggarakan Program
Jaminan Persalinan;
UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU no 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Permendagri No 21 Tahuun 2011;Permenkes No 61 Tahun 2017
Sasaran dan Tujuan Jampersal,Penyelengaraan Jampersal,Mekanisme Pelaksanaan Jampersal,Pengahargaan dan Sanksi Administratif,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat Menjadi Pedoman Pemberian bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat
ABSTRAK:
Bahwa demi keberlanjutan pemberian bantuan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat, perlu pedoman pemberian bantuan operasional dewasa tidak sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat Menjadi Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk
Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 031 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS). Selain itu diatur tentang Pembiayaan DTS Daerah, Biaya Penyelenggaraan DTS; mekanisme Penyaluran DTS; Pembinaan dan Pengawasan DTS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap
integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi
dini dan peringatan dini di daerah yang didukung
koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara
profesional ; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Komunitas Intelijen Daerah, perlu membentuk Komunitas
Intelijen Daerah Kota Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal tentang Pedoman Pembentukan Komunitas
Intelijen Daerah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan komunitas intelijen daerah, kelembagaan komunitas intelijen daerah, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2012.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
daIam rangka mewujudkan pemerintah yang baik,
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab diperIukan adanya pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)yang berkuaIitas; daIam rangka mewujudkan pengawasan APIP yang
berkuaIitas sesuai dengan mandat audit masing-masing
APIP dan Standar Audit APIP, diperlukan sistem
pengendaIian mutu audit
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1959; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 9
tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 tahun 2016
Peraturan ini memuat Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Inspektorat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdapat pada lampiran peraturan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, terdapat Arsip Vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Perkep ANRI No.49 tahun 2015, Permendagri No.80 tahun 2015, Perda Mo.5 Tahun 2016, Perda Sanggau No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Arsip Vital, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 16 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2020
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji dan Tunjangan
Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pemberian Gaji dan Tunjangan ke-13 kepada PNS Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
ABSTRAK:
Dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan yang kuat dan mandiri di Kabupaten Berau. Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelembagaan pelaku utama perikanan diperlukan adanya kesamaan pengertian, kesamaan gerak, dan kesamaan bahasa
pada kondisi dan tempat yang berbeda. Untuk memberikan landasan hukum bagi kelompok pelaku utama perikanan dan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.31 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Bentuk Kelembagaan; Pembentukan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; GAPOKKAN; Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; Pembinaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.25 Tahun 2019 ttg Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 131 Tahun 2018, dan nPeraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019.
Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
