Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 387
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih meningkatan roda Pemerintahan, Pembangunan
dan Kernasyarakatan desaperlu adanya dukungan alokasi dana desa
yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe;
b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka
perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi
dana desa tahun anggaran 2020dengan Peraturan Bupati Konawe;
c. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran
2020yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus (OAK) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2020 dan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan peraturan
Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82,Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nornor 5234);
5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
ten tang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tabun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubaban
Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan
Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri SipiI
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan PeJaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun
2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
TentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 TentangDana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negararl.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Telah Dirubah kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa;
)4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ] Tahun
20] 4 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5,
sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peru bah an Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik
lnonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun
2015 Tentang Pembentukan Prod uk Hukum Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe NomorTahun 2020 ten tang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2020 (
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor );
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ALOKASI DANA DESA
BAB IIl PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
BAB V MEKANISME PERMINTAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD
BAB VI PELAKSANAAN KEGIAT AN, PERT ANGGUNGJA WABAN, PELAPORANDAN PENGAWASAN
BAB VII SANKSI ADMINlSTRASI
BAB VIII KETENTUAN LAlN - LAIN
BAB IX PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 32 Tahun 2018
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE DI KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/ No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Gambere di Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Raka Dua, dipandang perlu melakukan Pembentukan Desa melalui Desa Persiapan Gambere; Desa Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan bagian dari Wilayah Desa Induk dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Raka Dua perlu dilakukan Pembentukan Desa Persiapan Gambere; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pembentukan Desa Persiapan Gambere di Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN GAMBERE DI KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK 3. PEMERINTAHAN DESA 4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5. KEWENANGAN 6. PEMBIAYAAN 7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah kabupaten
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
desa; bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dapat dilakukan dengan pemberian
predikat penyelenggaraan pemerin tahan desa; bahwa agar pelaksanaan pemberian predikat
penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik
diperlukan pedoman pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
di Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Predikat, Tim Penilai Pelaksanaan Penilaian dan Hasil Penilaian, Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman umum dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa kabupaten tulungagung tahun anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penundaan dana Alokasi Dana Desa
maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07 /2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016.
mengubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2016
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 32 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kolaka No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomot 03 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa ,Bupati Kolaka menetapkan besaran
Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
b. bahwa Pagu Anggaran yang ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun
Anggaran 201 7 mengalami perubahan sehingga perlu meninjau
ulang Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 ten tang Tata
Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun 2017
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 03
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran
Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, -Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Ka bu paten Kolaka Tahun 2014 - 2019
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka [Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun
2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2016 Nomor 8 ).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 11 )
Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (Add) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2021
PERWALI Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyesuaian kembali penetapan Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong, dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 5 Tahun 1983; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh No 5 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Peraturan Yang Diubah:
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Yang Akan Diatur:
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2021
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 10 Tahun 2014; Perda Kab.Kayong Utara No.8 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembangunan Desa; Perencanaan Pembangunan Desa; Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa; Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2015.
132 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - OGAN - KOMERING - ULU - TIMUR - NOMOR 10 - TAHUN 2020 - TENTANG - PENTUNJUK - TEKNIS - PENGGUNAAN,- PELAKSANAAN DAN PENETAPAN - RINCIAN - DANA - DESA - SETIAP - DESA YANG BERSUMBER - DARI - ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - TAHUN - ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2020/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; dengan ditetapkannya peraturan Metneri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka penanganan pandemi cororna virus disease 2019 ( COVID - 19 ) dan /atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan peraturan Meteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan Meteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa maka perlu merubah peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2020
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 6 Tahun 2014;UU No 20 Tahun 2019;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;PP No 54 Tahun 2020;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Peraturan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015;;Peraturan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015;;Peraturan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 9 Tahun 2016;Permenkeu No 199/PMK.07/2017;;Peraturan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019;Permenkeu No 61/PMK.07/2019;;Peraturan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020;Permenkeu No 35 /PMK.07/2020;Permenkeu No 40/PMK.07/2020;Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintah No 13 Tahun 2013;Perbup No 70 Tahun 2018;Perbup No 71 Tahun 2018;Perbup No 85 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Pembinaan ,Pengawasan,Pemantauan ,dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
38 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 32 Tahun 2018
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
1. UU Drt No. 4 Tahun 1956
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 33 Tahun 2004
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 6 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. UU No. 30 Tahun 2014
9. UU No. 15 Tahun 2017
10. PP No. 71 Tahun 2010
11. PP No. 43 Tahun 2014
12. Permendagri No. 13 Tahun 2006
13. Permendagri No. 113 Tahun 2014
14. Permendagri No. 114 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
16. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015
17. Permendagri No. 80 Tahun 2015
18. . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
19. Perda kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
20. Perda kab. Bengkulu Utara No. 7 Tahun 2017
21. Perbup Bengkulu Utara No. 52 Tahun 2016
22. Perbup Bengkulu Utara No. 38 Tahun 2017
(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. prinsip penyusunan APBDesa;
c. kebijakan penyusunan APBDesa;
d. teknis penyusunan APBDesa;
e. teknis penetapan APBDesa dan klarifikasi oleh tim klarifikasi kabupaten; dan
f. hal-hal khusus lainnya.
(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
