Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas penyedia barang/jasa pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 201 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Peraturan LKPB No. 4 Tahun 2021; Peraturan LKPB No. 10 Tahun 2021; Peraturan LKPB No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 43 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 111 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penilaian Kinerja Penyedia, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 47 Tahun 2021
PERBUP Kab. Purworejo No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Purworejo TA 2021, telah ditetapkan Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Purworejo No 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021; Bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah kembali; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah kembali; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada BAB I Biaya Kegiatan dan Honorarium I.A.1 Jamuan Makan I. Jamuan Makan untuk Penerimaan Tamu Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Penyuluhan/Kursus, jamuan makan prasmanan, halaman 1; penambahan huruf d pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.a.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas, 4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, halaman 6; perubahan Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.a.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas, D. Perjalanan Pulang Pergi Dalam Daerah, halaman 24; penambahan angka 9 pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.A.5 Kesehatan, B. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Medical Check Up (MCU), Pemeriksaan Jiwa dan Bebas Narkoba, halaman 33; penambahan angka 2 pada Bab I. Biaya Kegiatan dan Honorarium I.A.9 Biaya Operasional Kegiatan Lainnya, halaman 60, huruf L. Biaya Kegiatan Lainnya; penghapusan Bab I Kegiatan dan Honorarium, I.B.2 Honorarium Pelaksana Teknis sampai dengan I.B.11 Honorarium Pendapatan Pajak Daerah, halaman 68-99; penambahan rincian Sub Bab I.B.2 pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium; penambahan sub bab V sampai dengan Sub Bab AA pada Bab II. Jasa, Sewa dan Pemeliharaan, II.A Jasa dan Sewa, halaman 103.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 diubah.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2021/ No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga
Satuan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019,Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Harga Satuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 46 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
PERBUP Kab. Pati No. 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga
barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun .
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kelima Atas Perbup. Pati No. 63 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2021.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan
Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 63), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun
2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 25)
diubah sebagai berikut :
Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening
5.2.02.05.02.007; Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran,
setelah uraian kode rekening 5.2.02.05.02.007.67; Selang
Pemadam Kebakaran Ukuran 1,5” X 30m, ditambah 2 (dua)
uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.05.02.007.68 dan
5.2.02.05.02.007.69, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening
5.1.02.01.01.020; Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan,
setelah uraian kode rekening 5.1.02.01.01.020.1480; Zink
(Zn) 0-4-10-20-50 mg/L Zn, ditambah 22 (dua puluh dua)
uraian kode rekening lagi yaitu 5.1.02.01.01.020.1481
sampai 5.1.02.01.01.020.1502, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.
3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening
5.2.02.07.01.001; Belanja Modal Alat Kedokteran Umum,
setelah uraian kode rekening 5.2.02.07.01.001.156; X-Ray
Film Viewer, ditambah 8 (delapan) kode rekening lagi yaitu
5.2.02.07.01.001.157 sampai 5.2.02.07.01.001.164,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening
5.2.02.05.01.005; Belanja Modal Alat Kantor Lainnya,
setelah uraian kode rekening 5.2.02.05.01.005.35; Wood
Jointer (Ketam Perata), ditambah 2 (dua) uraian kode
rekening lagi yaitu 5.2.02.05.01.005.36 dan
5.2.02.05.01.005.37, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun
2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 4. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor 10 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Tugas
dan Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan
kewenangannya. memuat antara lain: ketentuan umum; pembentukan, tugas dan fungsi; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia ; pembiayaan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
mencabut Peraturan
Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan
Pengadaan Kabupaten Magetan dan mencabut Peraturan Bupati Magetan Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Magetan
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan sistematika: ketentuan umum; pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa; cara pengadaan; pembayaran; teknis pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; pengawasan internal; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6_ Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan Perbup. bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan LKPBJ No. 12 Tahun 2019 menjelaskan tata cara pengadaan yang merupakn pelaksanaan kewenangan Desa dan pembiayaannya bersumber dari APBD diatur dalm perbup ini.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PerLKPBP No. 12 tahun 2019, Perbup No. 31 Tahun 2019
Sistematika perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup Pengadaan
3. Para Pihak
4. Perencanaan Pengadaan
5. Persiapan Pengadaan
6. Pelaksanaan Pengadaan
7. Pembayaran Prestasi Kerja
8. Keadaan Kahar
9. Pemutusan Surat Perjanjian
10. Sanksi
11. Penyelesaian Perselisihan
12. Pelaporan dan Serah Terima
13. Pembinaan dan Pengawasan
14. Ketentuan Lain-Lain
15. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
27 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam Rangka mewujudkan prinsip pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah. Kabupaten Bireuen yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu menetapkan dalam Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Kabupaten agar menerapkan Kode Etik di Lingkungan UKPBJ yang ditetapkan oleh Bupati;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 21 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, BAB III Kode Etik, BAB IV Majelis Pertimbangan Kode Etik, BAB V Pemeriksaan dan Keputusan, BAB VI Sanksi, BAB VII Sekretariat, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Lain-Lain, BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 43 Tahun 2021
STANDAR BIAYA KHUSUS HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, POKJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA, POKJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan produktifitas kerja, profesionalisme dan disiplin kerja dan mempertimbangkan beban kerja Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah perlu
menetapkan honorarium khusus. Honorarium Perangakat UKPBJ, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) telah diatur dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum, namun belum cukup diatur standar biaya honorarium secara terperinci.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai Standar Biaya Khusus Honorarium Perangkat UKPBJ, Kelompok kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2021;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 43 Tahun 2021
inventarisasi barang milik daerah kabupaten pohuwato
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2021/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 108 Tahun 2000; Perda No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Inventarisasi, Waktu Pelaksanaan Inventarisasi, Tata cara Pelaksanaan Inventarisasi BMD, Tata Cara Verifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi,Penyajian Neraca Aset dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
Terdiri dari 39 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
