Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Balai Latihan Kerja Satelit
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidakmerataan penanganan pengangguran di Kabupaten Wonogiri diperlukan pelatihan sumber daya manusia yang terpadu dan menyeluruh di wilayah kecamatan dan Desa atau kelurahan dengan program Balai Latihan Kerja Satelit;
b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan program Balai Latihan Kerja Satelit yang terarah dan terstruktur duperlukan petunjuk teknis dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan potensi lokal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Balai Latihan Kerja Satelit;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 39 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 31 Tahun 2006, PP Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip-prinsip Pealaksanaan, Penetapan BLK Satelit, Pendekatan, Keterpaduan Program, Komponen Program dan Kegiatan Yang Direncanakan, Mekanisme Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi, Orientasi Pelaksana, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 83 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada
Pemerintah Daerah (e-Government) merupakan bagian
dari urusan komunikasi dan informatika termasuk
dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan
dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan e-government
sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk
memberikan jaminan otentifikasi data, integritas data,
anti penyangkalan, keamanan dan kerahasiaan, perlu
adanya suatu teknologi pengamanan yang diwujudkan
dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Sertifikat Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
4 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 87 Tahun
2016
Terdiri dari 27 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, tata kelola penggunaan sertifikat elektronik, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
mengatur mengenai penggunaan sertifikat elektronik
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 82 Tahun 2018
pembangunan - dan - pemanfaatan - aplikasi - teknologi informasi dan - Komunikasi - elektronik - terintegrasi - dalam - promosi - pariwisata - dan - kebudayaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2018/82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Elektronik Terintegrasi Dalam Promosi Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan promosi pariwisatan yang lebih efektif dan efisien guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan dan kebudayaa di Kab. Bogor maka perlu membentuk Perbup tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan komunikasi Elektronik Terintegrasi dalam Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2012; Perda Kab. bogor No. 3 Tahun 2013; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 56 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 47 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Aplikasi, Pemanfaatan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Pengawasan Dan Pelaporan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 82 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Daerah-Berbasis-Informasi dan Teknologi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2018/NO.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna serta mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pengelolaan keuangan daerah meliputi Penanggung jawab pengelolaan SIMDA,Tugas dan wewenang penanggungjawab pengelolaan SIMDA, Pengamanan database, Pengendalian database, Pemeliharaan database, Pihak yang melakukan instalasi aplikasi SIMDA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Penggunaan Prasarana Dan Sarana Kerja Pada Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka mempermudah penggunaan
prasarana dan sarana kerja secara sistematis, dipandang
perlu membangun Sistem Informasi Penggunaan Prasarana
dan Sarana Kerja (SI PRAJA) di Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/ 21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2017.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; SOP Penggunaan Sistem Informasi Penggunaan Prasarana
dan Sarana Kerja (SI PRAJA) di Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Kuala; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melindungi informasi dari risiko
kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data,
dan penyangkalan terhadap data yang
ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik
milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (e-government)
diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan
andal;
bahwa diperlukan suatu teknologi pengamanan
melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik
yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan
sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan
kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan
anti penyangkalan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang
Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 80 Tahun 20 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2016
Terdiri dari 29 pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik, Pembiayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
mengatur mengenai Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik (Online) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan daerah oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Pelayanan Secara Elektronik;
b. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas serta meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (online);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik (Online).
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Mengatur tentang pelayanan pendaftaran permohonan izin sampai dengan penerbitan izin melalui sarana elektronik dan pelayanan penyediaan data dan informasi yang terkait dengan pelayanan perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
