petunjuk - teknis - pengadaan - barang - jasa - melalui - metode - pengadaan - langsung
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2020/ No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode Pengadaan Langsung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemkab Bekasi khususnya Pengadaan Barang/Jasa melalui Metode Pengadaan Langsung perlu diatur Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa melalui Metode Pengadaan Langsung maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa melalui Metode Pengadaan Langsung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; lnstruksi Presiden No. 1 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018; Kepdep Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2018; Kepdep Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem lnformasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 29 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 52 Tahun 2016 sebagaimana tetah diubah terakhir dengan Perbup No. 71 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode Pengadaan Langsung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
4 Hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 31, BN.2020/No. 1633, peraturan.go.id : 6 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa datam rangka mempenmudah Tim Penilai Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terhadap usulan Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Kabupaten Temanggung
yang akan menerapkan PPK-BLUD harus dllakukan secara cermat,
transparan dan obyektif; bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dlmaksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/62/PBl2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.0212006; Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006; Peraturan Menterl Keuangan No. 09/PMK.0212006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
62/PS/2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan asas, persyaratan dan penilaian, penetapan dan pencabutan PPK - BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2011.
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2023 No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat
berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku, perlu adanya Standar Satuan Harga
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Satuan Harga (SSH) untuk keperluan pengadaan dan pemeliharaan barang serta biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2024. SSH tersebut menjadi acuan harga maksimum yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran daerah, dengan kemungkinan penyesuaian jika terjadi fluktuasi mata uang atau inflasi. Proses penambahan atau penyesuaian SSH dilakukan melalui persetujuan Bupati dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, sementara besaran honorarium Tim tetap tidak dapat diubah tanpa dasar hukum yang mengikat dan persetujuan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pada RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan asas-asas umum
pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan dan
kinerja rumah sakit, perlu ditunjang dengan jasa pelayanan yang
berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan
kepada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, bagi pejabat pengelola
dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi
sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, yang diatur
dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin
Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pada RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sistematika: ketentuan umum; kewajiban dan hak pegawai, kewajiban dan hak RSUD Daha Sejahtera dalam pelaksanaan pembagian jasa pelayanan kesehatan; larangan; komponen jasa dalam tarif pelayanan kesehatan RSUD Daha Sejahtera; besaran jasa pelayanan, sumber pendapatan dan penerima jasa pelayanan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat
(6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan
Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan
hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparatur Pengawas Intern
ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
b. bahwa agar dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
dapat dilaksanakan secara efektif, efesien dan akuntabel,
perlu disusun Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten
Lamongan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lamongan tentang Pedoman Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun
2018
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
b. status TLHP;
c. monitoring; dan
d. penetapan Aplikasi SIDAK Lamong; sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya jenis kegiatan yang belum masuk dalam standarisasi pada tahun 2015, adanya perubahan susunan panitia dan adanya kegiatan baru serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatankegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 ten tang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 ten tang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 64 Tahun 2014 pada bagian Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2014 diubah.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Pelaksanaan Kerja Sama; Tata Cara Kerja Sama; Hasil Kerja Sama RSUD dengan Pihak Lain; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 ttg Standar Harga Barang Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota yang sudah tidak sesuai.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019.
Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran : 76 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
