Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 197
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 te-ntang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3. PR1NSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA 4. PENGELOLAAN KEGIATAN 5. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA 6. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALU1 PENYEDIA BARANG/JASA 7. PENGAWASAN DAN SANKSI 8. KETENTUAN LAIN-LAIN 9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
UU No.28 Tahun 1999, UU No.13 Tahun 2003, UU No.34 tahun 2003, UU No.25 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.76 Tahun 2013, Perpres No.97 Tahun 2014, Permendagri No.24 Tahun 2006, Perbup No.38 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Pelyanan Perijinan dan Non Perijinan; Standar Pelayanan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
9 halaman dan 90 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2017
PERBUP Kab. Banyumas No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkaiinya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupateii Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 9 Tahun 2003; PP No 18 Tahun 2016; Keppres No 87 Tahun 1999; Permenpan RB No 33 Tahun 2011; Permendagri No 35 Tahun 2012; Permenpan RB 25 Tahun 2016; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nomenklatur jabatan dalam Lampiran digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang ketatalaksanaan, kelembagaan, dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2016 tentang Nama Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 45 Peraturan
Meriteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset desa, maka perlu diatur dengan peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Aset desa di Ka.bupaten Batang;
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tah un 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis aset desa, pengelolaan aset desa, tukar menukar, alih fungsi tanah, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan pengelolaan aset desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
35 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2017
pelayanan - perizinan - dan - nonperizinan - dengan - thee - hour - service - melalui - sistem - perizinan - transaoaran - informatif - sistematis - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dengan Three Hour Service Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan Pasa 18 Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan Thee Hour Service melalui sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahu 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Pepres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No 20 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 20 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 53 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 1 Tahun 2017; Perbup Bogor No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Ruang Lingkup, Dan Thee Hour Service.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 40 Tahun 2017
PERBUP Kab. Brebes No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya Petunjuk Operasional
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun
2017 dan Persetujuan Penerusan Hibah Daerah untuk
Program Hibah Pengembangan Kapasitas Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM
Dikdas) Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati
Brebes Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Brebes Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes
Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 12 Perda Kab Tuban Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016, sebagai rincian lebih lanjut perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahun 2004
7. UU No 33 Tahun 2004
8. UU No 28 Tahun 2009
9. UU No 12 Tahun 2011
10. UU No 23 Tahun 2014
11. PP No 109 Tahun 2000
12. PP No 24 Tahun 2004
13. PP No 23 Tahun 2005
14. PP No 55 Tahun 2005
15. PP No 56 Tahun 2005
16. PP No 58 Tahun 2005
17. PP No 79 Tahun 2005
18. PP No 8 Tahun 2006
19. PPP No 3 Tahun 2007
20. PP No 39 Tahun 2007
21. PP No 69 Tahun 2010
22. PP No 71 Tahun 2010
23. PP No 30 Tahun 2011
24. OO No 2 Tahun 2012
25. Perpres No 108 Tahun 2007
26. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
27. Permendagri No 20 Tahun 2009
28. Permendagri No 32 Tahun 2011
29. Permendagri No 64 Tahun 2013
30. Permendagri No 52 Tahun 2015
31. Perda No 6 Tahun 2007
32. Perda No 4 Tahun 2011
33. Perda No 5 Tahun 2011
34. Perda No 6 Tahun 2011
35. Perda No 7 Tahun 2011
36. Perda No 8 Tahun 2011
37. Perda No 10 Tahun 2011
38. Perda No 11 Tahun 2011
39. Perda No 12 Tahun 2011
40. Perda No 18 Tahun 2011
41. Perda No 1 Tahun 2012
42. Perda No 2 Tahun 2012
43. Perda No 3 Tahun 2012
44. Perda No 4 Tahun 2012
45. Perda No 5 Tahun 2012
46. Perda No 6 Tahun 2012
47. Perda No 7 Tahun 2012
48. Perda No 8 Tahun 2012
49. Perda No 17 Tahun 2013
50. Perda No 18 Tahun 2015
51. Perda No 13 Tahun 2016
26. Permendagri No 13 T
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu raya Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.31 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Penjabaran; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
