Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, PERLU DITUMBUH KEMBANGKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA MELALUI PERPUSTAKAAN;
BAHWA PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI YANG BERUPA KARYA TULIS, KARYA CETAK, DAN/ATAU KARYA REKAM, PERLU DIKEMBANGKAN DAN DIDAYAGUNAKAN KEBERADAANNYA;
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; FUNGSI, TUJUAN DAN PRINSIP; JENIS-JENSI PERPUSTAKAAN; PENGEMBANGAN KOLEKSI; ALIHMEDIA KOLEKSI; SARANA DAN PRASARANA; TENAGA KEPUSTAKAAN; LAYANAN PERPUSTAKAAN; TAMAN BACAAN MASYARAKAT DAN SUDUT BACA; PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA; PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN; KERJASAMA; PENDANAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
26 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Purbalingga No. 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Mengubah :
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi, tambahan alokasi DBH-CHT, penyesuaian kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tambahan, serta adanya kegiatan mendesak yang harus dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Uridang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang semula berjumlah Rp2.109.367.890.000,00 bertambah Rp28. l 18.566.000,00 sehingga menjadi Rp2.137.486.456.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 730.1/ M-DAG/ KEP/ 7/ 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perdagangan yang Telah Dikuasakan Kepada Sekretaris Jenderal Kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Perdagangan untuk Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 729 / M-DAG / KEP/ 6 / 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/ PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 22, BN 2019/No 290; PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan pola tata kelola yang baik sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seluruh unsur organisasi dapat berjalan secara maksimal. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Thaun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, tarif layanan, standar pelayanan minimal, pejabat pengelola dan pegawai, dewan pengawas, remunerasi, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 19 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SUMATERA-BANGKA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD TAHUN 2019 NOMOR 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KHUSUSNYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PERLU DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU YANG BELAJAR PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI WILAYAH JAWA-BALI DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; BEASISWA; TATA CARA PENDAFTARAN, SELEKSI PENERIMA, DAN PERPANJANGAN; PENYALURAN; PEMBIAYAAN; KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
PERATURAN YANG DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU:
1. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 51 TAHUN 2011;
2. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 21 TAHUN 2012;
3. PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 28 TAHUN 2013.
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN ADANYA PERUBAHAN RENCANA STRATEGUS PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAMAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR (BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 24) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR (BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 19)
TERDIRI ATAS II PASAL
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR DIUBAH.
TIDAK ADA
72 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD Kab Purworejo Tahun 2019 Nomor 22 Seri E Nomor 17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Garis Sempadan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang di Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, saluran irigasi, waduk, mata air dan pantai;
b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan ancaman bahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ketentuan mengenai garis sempadan agar keberadaan dan fungsi jalan, jembatan, jalur kereta api, sungai, saluran, waduk, mata air, dan pantai dapat terselenggara secara aman, tertib, serasi, optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam peraturan ini diatur tentang Garis Sempadan yang meliputi: Ketentuan Umum; Garis Sempadan Sungai; Garis Sempadan Saluran Irigasi; Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai; Garis Sempadan Jalan dan Jembatan; Garis Sempadan Pagar; Garis Sempadan Bangunan; Garis Sempadan Jalur Kereta Api; Larangan dan Sanksi; Pemanfaaatan dan Penguasaan pada Daerah Sempadan; Pengendalian; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 11 Th 2008; UU No 11 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 79 Th 2005; PP No 6 Th 2010; PP No 53 Th 2010; PP No 109 Th 2012; PP No 61 Th 2014; PP No 18 Th 2016; Permahgung No 2 Th 2012; PerPres No 87 Th 2015; Permenkes dan mendagri No 188/Menkes/PB/I/2011 dan No & Th 2011; Perda Kota serang No 7 Th 2015; Perda Kota Serang No 7 Th 2016.
1. ketentuan Umum; 2.Asas, Tujuan dan Prinsip; 3. KTR; 4. Kewajiban dan Larangan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7.pembiayaan; 8. Penghargaan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Penindakan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
30 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu lebih ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Dan bahwa tata cara pengadaan barang/jasa di desa telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kota Banjar, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Desa, sehingga perlu diganti; Sehingga sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016,
Ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip, Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan Dan Serah Terima, Peningkatan Kapasitas SDM Dan Tugas Pendampingan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
