Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip, Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan Dan Serah Terima, Peningkatan Kapasitas SDM Dan Tugas Pendampingan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Banjar

Tanggal Penetapan

28 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2019

Tanggal Berlaku

01 Juli 2019

Sumber

BD 2019/22

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - DESA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 417 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perwal banjar nomor 22 tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Banjar No. 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Mencabut :

PERWALI Kota Banjar No. 9 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJAR

Pengadaan Barang/Jasa-desa
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD 2019/22
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:	bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu lebih ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Dan bahwa tata cara pengadaan barang/jasa di desa telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kota Banjar, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Desa, sehingga perlu diganti; Sehingga sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip, Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa, Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan Dan Serah Terima, Peningkatan Kapasitas SDM Dan Tugas Pendampingan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2014 dicabut. 17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521