Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten Seruyan belum sepenuhnya menjawab
tantangan perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan
nasional secara optimal untuk menyelaraskan dengan
perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat
(2) Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru dan dalam komitmen nasional untuk
meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya
manusia Indonesia hasil pendidikan, memerlukan
pembinaan dan peningkatan profesional pendidik dan
tenaga kependidikan pada kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian sosial dan kompetensi
profesional. untuk mendukung peningkatan kompetensi dan
profesionalisme
guru,
Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran pembiayaan penyelenggaraan
pusat kegiatan guru, pusat kegiatan kepala sekolah,
kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran,
kelompok kerja kepala sekolah, musyawarah kerja kepala
sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah dan
musyawarah kerja pengawas sekolah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 22 Tahun
2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 23 Tahun
2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PRINSIP, TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB IV
RUANG LINGKUP;
BAB V
KEANGGOTAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN;
BAB VI
KEGIATAN KELOMPOK KERJA;
BAB VII
PENDANAAN;
BAB VIII
PELAPORAN DAN SANKSI;
BAB IX
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 22 Tahun 2019
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA 2019
ABSTRAK:
PP No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 Tentang Pemeberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu mengatur lebih lanjut
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 33 tahun 2004
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 15 Tahun 2019
PP No. 20 Tahun 1968
PP No. 25 Tahun 2000
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 38 Taun 2007
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 18 Tahun 2016
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 105 Tahun 2000
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 80 Tahun 2015
PMK No. 57/PMK.05?2019
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perda Leboong No. 11 Tahun 2018
Perbup Lebong No. 36 Tahu 2016
Perbup Lebong No. 67 Tahun 2018
mekanisme Pembayaran Gaji, dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Pejabat Negara dan DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2001.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2019
PEDOMAN - SISTEM KIASIFIKASI KEAMANAN - DAN AKSES ARSIP - DINAMIS DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Sıstem Kıasıfıkası
Keamanan Dan Akses
Arsıp Dınamıs
Dı Lıngkungan
Pemerıntah
Kabupaten Muara
Enım
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan
akses arsip bagr publik dan pelindungan terhadap
keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan
terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Muara Enim unhrk mencegah terjadinya
penyalahgunaan arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 43 Tahun 2OO9;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun
2015; PP No 28 Tahun 2Ol2; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 17 Tahun 2O11 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia (ANRI) No 7 Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016
maksud tujuan dan lingkup, Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, Pengaturan akses arsip ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
178 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2019
PEDOMAN - SISTEM - KLASIFIKASI- KEAMANAN DAN - AKSES - ARSIP - DINAMIS - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Sıstem Klasıfıkası
Keamanan Dan Akses
Arsıp Dınamıs
Dı Lıngkungan
Pemerıntah
Kabupaten Muara
Enım
ABSTRAK:
bahwa
dalam
rangka pengelolaan
arsip
dinamis dan
kemudahan
akses arsip
bagi
publik
dan
pelindungan
terhadap
keamanannya,
perlu
adanya
klasifikasi
atau
pengaturan
terhadap
akses arsip
dinamis
di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Muara Enim
untuk
mencegah
terjadinya
penyalahgunaan
arsip
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 43 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan UU No
9
Tahun
2015;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 78 Tahun 2012;8. Peraturan Kepala
Arsip Nasional
No
17 Tahun
2011;8. Peraturan Kepala
Arsip Nasional
No
24 Tahun
2012;Peraturan Kepala
Arsip Nasional Indonesia
(ANRI)
No 7
Tahun 2016;Perda No 2 Tahun 2016;
Maksud dan tujuan dan ruang lingkup , sistem klasifikasi keamanaan dan akses arsip dinamis,pengaturan Akses Arsip,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
178 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bulungan Nomor 42 Tahun 2018;
Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 2A;
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2019 diubah dan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2019
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka motivasi dan peningkatan produktivitas kerja serta dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri bagi Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu diberikan Tunjangan Hari Raya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.05/2019, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
3. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
3 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22, LL Kab. Kubu Raya : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pedoman pengembangan sistem informasi desa
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan; bahwa untuk p0engelolaan data desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman dalam pengembangan Sistem Informasi Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.61 Tahun 2010, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.11 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan , Fungsi dan manfaat SID; Perangkat SID; Muatan SID; Pengembangan SID; Pengelolaan; Tata Cara Penerapan SID; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 22 Tahun 2019
perubahan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
dengan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
UU Drt No.4 Tahun 1956
UU No.17 Tahun 2003
UU No.25 Tahun 2004
UU No.12 Tahun 2011
UU No.23 Tahun 2014
PP No. 65 Tahun 2005
PP No. 39 Tahun 2006
PP No. 6 Tahun 2008
PP No.8 Tahun 2008
PP No.18 Tahun 2016
PP No.12 Tahun 2019
Perpres No.2 Tahun 2015
Permendagri No.13 Tahun
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014
Permendagri No.80 Tahun
Permendadagri No.86 Tahun
Permendagri No.22 Tahun 2018
Pergub Bengkulu No.26 Tahun 2018
Perda Bengkulu Utara No.2 Tahun
Perda Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015
Perda Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2016
Perda Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
Perbup Bengkulu Utara No.41 Tahun
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 41)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Desa Gunung Batu Besar Dengan Desa Papaan Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.
berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Antara
Desa Gunung Batu Besar dengan Desa Papaan Kecamatan
Sampanahan Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/104/DSGBB/III/2019
dan Nomor 146.3/055/DS-PAP/III/2019
yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan
Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa
telah disepakati terikan garis batas dan titik koordinatnya
oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah
desa tersebut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
Peraturan
Bupati ini mengatur tentang Batas Wilayah Desa Gunung Batu Besar
dengan Desa Papaan Kecamatan Sampanahan Kabupaten
Kotabaru, yaitu garis
pengambilan titik koordinat sesuai dengan Berita Acara
Kesepakatan Batas (terlampir) sebagai berikut : Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Gunung Batu Besar
dengan Desa Papaan Kecamatan Sampanahan, kedua Desa
sepakat dengan tarikan batas sesuai hasil rapat
pembahasan; Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Gunung
Batu Besar dengan Desa Papaan dimulai dari titik 01
dengan titik koordinat X=421591 Y=9710266 (titik berada
pada muara sungai bor boran); Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah menuju ke titik 02
dengan titik koordinat X=421911 Y=9709516 (titik berada
pada ujung kolam/hulu sungai bor boran);
Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah menuju ke titik 03
(antara kolam, buntan dan sungai sikung) dengan titik
koordinat X=423302 Y=9705360 (titik berada pada Sungai
Sikung/perempatan batas wilayah Desa Papaan, Desa
Gunung Batu Besar, Desa Sungai Betung dan Sungai
Basuang); dan Dari titik 04 dengan titik koordinat X=420936 Y=9710909
(muara Sungai Segayung) selanjutnya tarikan garis batas
wilayah mengikuti aliran Sungai Segayung sampai dengan
titik 05 dengan titik koordinat X=421696 Y=9714996.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 22 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK AIR TANAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (3), dan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Air Tanah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Gorontalo No.12 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Tanah Air temasuk didalamnya mengatur tentang Pendaftaran, Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian SKPD, Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, serta Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
