Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 22 Tahun 2019

Pembinaan dan Peningkatan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV RUANG LINGKUP; BAB V KEANGGOTAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN; BAB VI KEGIATAN KELOMPOK KERJA; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII PELAPORAN DAN SANKSI; BAB IX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

26 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

01 April 2019

Tanggal Berlaku

01 April 2019

Sumber

BD.2019/22

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 395 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab Seruyan No 22 Tahun 2019 ttg Pembinaan Tenaga Pendidik.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendidikan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Seruyan belum sepenuhnya menjawab tantangan perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional secara optimal untuk menyelaraskan dengan perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan, memerlukan pembinaan dan peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial dan kompetensi profesional. untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembiayaan penyelenggaraan pusat kegiatan guru, pusat kegiatan kepala sekolah, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah dan musyawarah kerja pengawas sekolah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV RUANG LINGKUP; BAB V KEANGGOTAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN; BAB VI KEGIATAN KELOMPOK KERJA; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII PELAPORAN DAN SANKSI; BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521