Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.100 peraturan dalam 0,088 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Rokan Hilir No. 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Rokan Hilir No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Download file:

Perbup No. 31 Tahun 2021 DISDIKBUD.pdf

SUSUNAN-ORGANISASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD. 2021/No. 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa tipe A pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dapat terdiri dari 5 bidang.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeir Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 44 ) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Lamp I

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat

Download file:

Peraturan Bupati Kutai Ba...an Pendapatan Da.pdf

SOTK - BAPENDA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/NO.31: 44 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

ABSTRAK:

Untuk menyesuaikan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.47 Tahun 2021; Permendagri No.5 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 28); dan b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
44 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 80 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Download file:

perbup nomor 31 tahun 2021.pdf

STRUKTUR ORGANISASi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2021/31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19 tentang KlasifIkasi, Kodefika i, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keu gan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No or 050- 3708 Tahun 2020 ten tang Hasil Verifikasi dan alidasi Pemutakhiran Klasillkasi, Kodefikasi dan Nom e klatur Perencanaan Pemb angunan dan Keuangan aerah , dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas tugas dan fungsi Sekretariat Daerah ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan seb gaimana di aksud dalam huruf a , perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ta sikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati TasikmaJaya Nomor 80 Tahun 20 19 tentang gas dan Fungsi Sekretariat Daer h ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019
Beberapa ketentuan diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
mengubah Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019
mengatur mengenai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Mamuju No. 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
PERBUP Kab. Mamuju No. 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Mencabut

PERBUP Kab. Mamuju No. 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju
PERBUP Kab. Mamuju No. 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 62 Tahun 2019 tentanng Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 87 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju

Download file:

Perbup Mamuju Nomor 31 Tahun 2021.pdf

perangkat daerah - susunan organisasi - kedudukan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2021 (31): 463 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi, perubahan organisasi pada instansi daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil penyederhanaan strutur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (8), dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa peraturan Bupati Mamuju tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah sehingga perlu dicabut;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenpan RB No.17 Tahun 2021; Permenpan RB No.6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Kabupaten Mamuju

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 57 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 58 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 60 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 62 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 64 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 65 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 66 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 67 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 69 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 73 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 74 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 76 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 78 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 81 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 83 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 84 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 85 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 87 Tahun 2019, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 109 Tahun 2019
463 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaimana Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KAIMANA.

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP KAIMANA NO 31 TAHU...DAN PENYELAMATAN.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KAIMANA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD. No. 2021/338E, LL Kab Kaimana: 14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KAIMANA.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana, perlu menetapkan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Kaimana ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaimana.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
Lamp 1 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Boyolali

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Struktur Organisasi

Download file:

31 th 2021.pdf

urjab-disdikpora

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Boyolali

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan dengan telah dilaksanakanya evaluasi terhadap uraian tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 3 Tahun 2005, UU Nomor 40 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Perbup Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 dan Perbup Boyolali Nomor 26 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, uraian tugas dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
42 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PERBUP Kab. Murung Raya No. 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 dan Lampiran XXI

Download file:

Perbup Mura No 31 thn 202...yarakat dan Desa.pdf

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya saat ini masih diatur menjadi satu kesatuan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan masih belum mengatur secara khusus tentang uraian tugas dan fungsi Eselon II, III, IV serta uraian tentang kelompok Jabatan Fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, dan Susunan Organisasi; 3. Tugas dan Fungsi; 4. Kelompok Jabatan; 5. Jabatan; 6. Tata Kerja; 7. Ketentuan Peralihan; dan 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Seruyan No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan

Download file:

Perkada Seruyan No 30 Tahun 2021.pdf

STRUKTUR ORGANISASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan kembali mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenkiatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Kepegawaian dan Eselon; 6. Kelompok Jabatan; 7. Tata Kerja; dan 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
28 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mencabut

PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Download file:

PERBUP NO. 30 TAHUN 2021 ...YARAKAT DAN DESA.pdf

DINAS PMD-DAERAH-PERANGKAT-KERJA-TATA-FUNGSI-TUGAS-ORGANISASI-SUSUNAN-KEDUDUKAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2021/No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Permenpan RB No.25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Untuk menindaklanjuti persetujuan Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL tanggal 16 Agustus 2021 Hal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016; Permenpan RB No.17 Tahun 2021; Permenpan RB No.25 Tahun 2021; Perda Kukar No.8 Tahun 2016; Perda Kukar No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.64 Tahun 2016
26 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO. 30 TH 2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dapat dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah
UU No.12 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016, PERBUP No.57 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Halaman 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT