Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PALA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau serta membantu biaya produksi air minum PDAM Tirta Pala, dipandang perlu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada PDAM Tirta Pala Tahun 2022. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau serta membantu biaya produksi air minum PDAM Tirta Pala, dipandang perlu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Fakfak kepada PDAM Tirta Pala Tahun 2022
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapaka kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Bupati Fakfak Nomor 55 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenaiPedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Air Minum Tirta Pala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, diperlukan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah
Mamuju menjadi kelas C, perlu mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
UUD 1959 Pasal 18 ayat (6);UU No. 29 TAhun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahhun 2011 sebagaimana telah diubah UU No. 13 Tahun 2022;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020;UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020;PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah PP No. 72 Tahun 2019;Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebgaimana telah diubah Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini Diatur tentang:
a. kedudukan;
b. tugas dan fungsi RSUD Mamuju;
c. susunan organisasi; dan
d. tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2022
pengelolaan - pinjaman - pada - badan - layanan - umum - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka mendukung kegiatan operasional pelayanan Badan Layanan Umum Daerah guna mewujudkan peningkatan pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 79 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pinjaman BLUD, Monitoring Dan Evaluasi, Pelaporan Pinjaman, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 20 Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 33 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2022;
Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Kas Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 34) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 125
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini melingkupi Objek dan Subjek Wajib Pajak, Wilayah Pungutan Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, Masa Pajak dan Jenis, dan Tata Cara Pemungutan Pajak yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
-
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan, perlu adanya pengadaan Aparatur Sipil Negara;
bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan
pengadaan Aparatur Sipil Negara, perlu diatur mekanisme
pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 96
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, pengadaan Aparatur Sipil Negara
meru pakan kegiatan un tuk memen uhi ke bu tuhan pegawai
pada instansi pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Aparatur
Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nornor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengadaan PNS
Bab III Pengadaan PPPK
Bab IV Panitia Seleksi Pengadaan ASN
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan dan Penugasan Tenaga Vaksinator Tambahan dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kepulauan Meranti diperlukan intervensi vaksinasi untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.12 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; PP No.40 Tahun 1991; PERPRES RI No.14 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2020; PERMENKES No.949/Menkes/VIII/2004; KEPRES No.12 Tahun 2020; KEPRES RI No.24 Tahun 2021; KEPMENDAGRI No.131.14-361 Tahun 2021; KEPMENKES No. HK.01.07/ MENKES/104/2020; KEPMENKES No.HK.01.07/Menkes/423/2020; KEPMENKES RI No.HK.01.07/MENKES/4638/2021; PERDA Kab. Kep. Meranti No.5 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 16 (enam belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penerimaan dan Penugasan/Pengangkatan; Hak,Kewajiban dan Larangan; Pembinaan; Penilaian; Pemberhentian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
Lamp VII
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02
Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian Alokasi
Dana Desa Tahun 2022 mengatur peruntukan ADD
diantaranya penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan
beban kerja, insentif dan pemberdayaan pemerintah desa,
BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan pembahasan
dengan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri tanggal 16 September 2022, yang merupakan
kewajiban (spending mandatory) Pemerintah Daerah
adalah pemberian penghasilan tetap kepada perangkat
daerah, sedangkan tunjangan beban kerja, insentif dan
atau sejenis merupakan kebijakan daerah masing- masing;
c. bahwa meskipun bukan merupakan kewajiban daerah,
Pemerintah Daerah tetap mengupayakan pemberian
tunjangan beban kerja, insentif, pemberdayaan
Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan
keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
UU No 12 Tahun 1999, UU No 06 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 20 Tahun 2018, PerkaLKPBJ No 13 Tahun 2013, Perda Kab Lampung Timur Nomor 13 tahun 2016, Perda Kab Lampung Timur No 18 Tahun 2016, Perda kab Lampung Timur No 09 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Timur No 02 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 40 Tahun 2022
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN POHUWATO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2022 (40)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan Pembangunan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan salah satunya dengan Pembangunan berbasis Kawasan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Pohuwato No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Pohuwato No. 1 Tahun 2020, PERDA Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2012, PERDA Kab. Pohuwato No. 4 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip, ruang lingkup, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Terdiri dari 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2022
rencana strategis - dinas perpustakaan dan kearsipan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2022/NO.40 SERI E NO.2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026; bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahu 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 202l-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Feraturan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan pada Ketentuan BAB w TUJUAN DAN SASARAN, Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lhbupaten Purworejo beserta tabel T-C.25 dan Ketentuan BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN angka 6.1. ta}r,l T-C.27 besertaangka 6.2 dalam lampiran Perahrran Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 136 Tahun 2021 diubah
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
