Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif dan
efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
perlu menetapkan Standarisasi Indeks
Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, standarisasi indeks, pelaksanaan standarisasi indeks, komisi, premi dan rabat, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2016.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman - Perumahan, Permukiman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1156
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan SIstem Kerja Di LIngkungan Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, Dan Pertamanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 std terakhir dengan Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB Bo. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 std terakhir dengan Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sustem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2022
34 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, penyusunan belanja daerah antara lain
berpedoman pada Standar Satuan Harga masing-masing daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan Lampiran huruf D Nomor 10 huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, Standar Harga Satuan untuk belanja operasi
disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan
mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan
dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, Standar Harga Satuan untuk belanja operasi
disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan
mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasik
- bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Standar Harga Satuan
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023, perlu memperjelas kembali
terhadap honorarium yang bersifat Tim Pelaksana Kegiatan dan
Honorarium yang bersifat Jasa dan/ a tau yang bersifat Gaji, sesuai
standar harga satuan regional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun
Anggaran 2023;
1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022.
Peraturan Gubernur ini mengatur Perubahan Pasal 1 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022
Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2023
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal
ABSTRAK:
bahwa Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2014 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal; bahwa dengan adanya perubahan harga barang-barang, perlu dilakukan penyesuaian atas Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal
sebagaimana dimaksud pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makanan dan Minurnan Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mengatur tentang biaya makanan dan minuman harian untuk bupati dan wakil bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. NO. 2023/30, LL KAB. BURU SELATAN : 15 HAL.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengatur tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dibah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2017
pedoman - pelaksanaan - program - jaminan - persalinan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2017/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALlNAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan penyelenggaraan program jaminan persalinan agar berja;an dengan efektif maka perlu ditetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 71 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tasikmalaya No. 16 Tahun 2014; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan, Penerima Manfaat Dan Identitas, Pendanaan Pelayanan, Tata Laksana Pelayanan Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan, Pengajuan Dan Pembayaran Klaim, Pengorganisasian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2023
PERWALI Kota Magelang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023
PERWALI Kota Magelang No. 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023
PERWALI Kota Magelang No. 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standara Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan asas dan prinsip otonomi daerah guna pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terencana dan terstandar; bahwa untuk mendukung perencanaan yang terstandar dan pelaksanaan yang akuntabel dihadapkan beberapa komponen yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan harga pasaran di daerah sehingga harus dilakukan penyesuaian; bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka untuk sinkronisasi kebijakan dan memberi kepastian hukum dalam penggunaan standar harga satuan di daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 11 Tahun2 023; UU No 23 Tahun 2014; Perwal Magelang No 66 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan angka 2 dalam lampiran I dan angka 2 dalam lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 diubah.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2019
BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH - standarisasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Dan Biaya Pemeliharaan
Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan anggaran Tahun 2020 berjalan
tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu
memberikan pedoman dalam penyusunan biaya kegiatan,
honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan
barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya
Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standardisasi biaya kegiatan, honorarium, dan biaya pemeliharaan serta harga
pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
