Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan
ABSTRAK:
a. salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan;
b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menangani benturan kepentingan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012
1. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi danj atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas.
2. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh PejabatjPegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, pemberian dalam bentuk uang, barang, meliputi diskonjrabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Way Kanan terkait dengan weweriang/jabatannya di Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
4. Kepentingan Pribadi keinginan / kebutuhan (vested interest) adalah Pejabat / Pegawai rnengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
5. Identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya dilaksanakan oleh:
a. Sekretaris Daerah
b. seluruh unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator; dan
c. kepala kampung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
-
-
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor
7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Hak dan Kewajiban Penduduk
Bab III Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Bab IV Pendaftaran Penduduk
Bab V Pencatatan Sipil
Bab VI Pengelolaan Database Kependudukan dan Informasi Administrasi Kependudukan
Bab VII Pemanfaatan Database Kependudukan
Bab VIII Sanksi Administrasi
Bab IX Pelaporan
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Lain-Lain
Bab XII Katentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
47 hlm
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Pasar Desa
ABSTRAK:
Pasar desa merupakan kewenangan lokal berskala desa yang berfungsi sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyrakat desa; Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, mengoptimalkan fungsi pasar desa pada pemerintah desa; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.42 Tahun 2007; Permendagri No.20 Tahun 2012; Permendag No.48 Tahun 2013; Perda Kukar No.16 Tahun 2007; Perda Kukar No.6 Tahun 2012.
Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa. pembentukan pasar desa terdiri dari pembangunan fisik dan penyusunan pengelola pasar desa yang dituangkan dalam dokumen RPJM Desa. Pembentukan pasar desa, dilakukan berdasarkan analisa study kelayakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2014.
19 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belanja
daerah, maka perlu dikembangkan dan dilaksanakan
Analisis Standar Belanja sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku sehingga Peraturan
Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Analisis
Standar Belanja perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Analisis Standar Belanja;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang analisis standar belanja sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2021 dicabut.
40 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendorong pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
b. bahwa sesuai ketentuan BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peaturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan, lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif bagi
Pamong Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif bagi
Pamong Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum,Kewajiban Dan Larangan Pamong Kalurahan, Sanksi Administratif, Tata Cara Pemberian Sanksi, Klarifikasi Atas Tindakan Penyidikan Pamong Kalurahan, Pelanggaran Hari Kerja, Berlakunya Sanksi Administratif Dan Pendokumentasian Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Halaman: 21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 30 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan sudah tidak memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugas, untuk itu perlu dilakukan perubahan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan
1. Pasal 18 ayat 61 UUD NKRI Tahun 1945
2. UU No. 8 Tahun 1956
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 25 Tahun 2004
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 109 Tahun 2000
9. PP No. 23 Tahun 2005
10. PP No. 55 Tahun 2005
11. PP No. 5 Tahun 2009
12. PP No. 71 Tahun 2010
13. PP No. 12 Tahun 2017
14. PP No. 18 Tahun 2017
15. PP No. 12 Tahun 2019
16. PP No. 13 Tahun 2019
17. Permendagri No. 8 Tahun 1970
18. Permendagri No. 77 Tahun 2020
19. Permendagri No. 52 Tahun 2012
20. Permendagri No. 62 Tahun 2017
21. Permendagri No. 36 Tahun 2018
22. Permendagri No. 9 Tahun 2021
23. Permendagri No. 27 Tahun 2021
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 12 Tahun 2019
4. Perpres No. 33 Tahun 2020
5. Permendagri No. 59 Tahun 2019
6. Permendagri No. 77 Tahun 2020
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 25 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
5. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012
Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Perhubungan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Organisasi Search and Rescue dan Mekanisme Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana dan/atau Musibah di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa organisasi Search and Rescue didukung potensi Search and Rescue dan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan penanganan bencana dan/atau musibah, terutama dalam kegiatan pencarian dan pertolongan; bahwa guna meminimalisisasi korban bencana dan/atau musibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kegiatan pencarian dan pertolongan harus dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi; bahwa untuk penguatan kelembagaan Search and Rescue dan potensi Search and Rescue atau masyarakat, serta guna mendukung kelancaran kooordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu adanya pedoman organisasi Search and Rescue dan mekanisme pencarian dan pertolongan korban bencana dan/atau musibah di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Organisasi Search and Rescue dan Mekanisme Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana dan/ atau Musibah di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun ·2007; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Organisasi SAR
Bab IV Etika Organisasi
Bab V Potensi dan Unit SAR
Bab VI Operasi Pencarian dan Pertolongan
Bab VII Dukungan Pemerintah Daerah
Bab VIII Koordinasi dan Pemantauan
Bab IX Evaluasi dan Pelaporan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2014.
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
