Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja Pemerintah yang merupakan pedoman penyusunan RKA-SKPD.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Analisis Standar Belanja merupakan pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019. Dalam hal, terjadi perubahan standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, maka akan dilakukan kebijakan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Parepare.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN, KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEJABAT NEGARA, DAN JADWAL RETENSI ARSIP
SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan
bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun Jadwal Retensi
Arsip sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan
arsip.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 6 Tahun
2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.
JRA Keuangan, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Negara, dan JRA subtantif Pemetintah secara terinci dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) telah terdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa di kabupaten Kuantan Singing dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Bupati/Walikota perlu menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 73 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 83 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (Dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.25 Tahun 2019 ttg Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 131 Tahun 2018, dan nPeraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019.
Materi pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2021
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta dalam
rangka menjamin kualitas, objektifitas dan keadilan dalam pengangkatan, penempatan dan promosi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu diatur Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan
Administrasi;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 03 tahun 1982, PP No 24 tahun 1983, PP No 18 Tahun, PP No 11 Tahun 2017, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PermenpanRB No 15 tahun 2019, Perda bandar lampung No 7 tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Halaman : 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 30 Tahun 2020
pedoman pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit umum kabanjahe
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2020/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2014.
Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Sumber Daya Manusia dan Remunerasi; Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah; Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Pengelolaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; Persediaan, Aset Tetap dan Investasi; Piutang dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah; Pengelolaan Barang; Akuntasi Keuangan BLUD; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah; Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
98
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat Menjadi Pedoman Pemberian bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat
ABSTRAK:
Bahwa demi keberlanjutan pemberian bantuan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat, perlu pedoman pemberian bantuan operasional dewasa tidak sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat Menjadi Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS) Untuk
Mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 031 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah (DTS). Selain itu diatur tentang Pembiayaan DTS Daerah, Biaya Penyelenggaraan DTS; mekanisme Penyaluran DTS; Pembinaan dan Pengawasan DTS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya persetujuan bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, dipandang perlu segera memberikan pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjamin kepastian yang berkesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, dan untuk kelancaran pelaksanaan serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Perencanaan APBD Tahun Anggaran 2017
Bab V Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab VI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bab VII Pengawalan LKPD Tahun Anggaran 2016
Bab VIII Fasilitasi
Bab IX Sanksi
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat