Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019,
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah daerah beserta pergeseran pagu
kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu
dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN ;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 355 PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA KERJA PERATURAN DAERAH PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat; bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar lebih optimal dan berdayaguna, maka perlu untuk memberikan tunjangan uang makan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran; bahwa agar pemberian dan pembayaran tunjangan uang makan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 beserta pembiayaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, MAKA PERLU DI BENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; KEGIATAN PERSIAPAN INTERNAL; PESERTA PTSL; PELAYANAN KELURAHAN DALAM PTSL; PEMBIAYAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu
ABSTRAK:
- Perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan nasional termasuk Pemerintahan Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mendorong dilakukannya perubahan pengaturan tentang desa;
- Pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua Antar Waktu merupakan bagian dari amanat undang-undang tentang desa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah desa agar makin mampu mengikuti dinamika perkembangan jaman dan kehidupan masyarakat, maka perlu memberikan landasan berpijak bagi desa.
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Permendagri No. 65 Tahun 2017;
- Perda Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang pemilihan hukum tua, pelaksanaan, perlengkapan pemilihan hukum tua, biaya penyelenggaraan pemilihan hukum tua, tata tertib pemilihan hukum tua, penyelesaian masalah pemilihan hukum tua, pengesahan dan pelantikan, serta pemilihan hukum tua antar waktu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
42 halaman terdiri dari 27 halaman batang tubuh dan 15 halaman lampiran (74 pasal)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 21, BN 2019/NO 749; PERATURAN.GO.ID 5 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah, Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Pendidikan Nonformal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS WEB PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur dalam melaksanakan sistem pengendalian intern tentang Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Web pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Web pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendikbud No. 1 Tahun 2018; Perda kab. Alor No. 3 Tahun 2013
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pengelola SIM BOS; IV. Tugas Wewenang; V. Pengamanan, Pengendalian dan Pemeliharaan Database SIM BOS; VI. Instalasi Aplikasi WEB SIM BOS; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
9 halaman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nornor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah perlu dibentuk
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun
2018; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 91 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru. dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sukamara No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Sukamara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
2. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
b. Inspektur Pembantu; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
