KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS - FUNGSI - TATA KERJA - PERANGKAT DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana mengamanatkan kepada Bupati untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berbentuk struktural yang berada di bawah Sekretariat Daerah, sehingga perlu melakukan perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Bagian Pengadaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu melakukan perubahan terhadap nomenklatur satuan organisasi yang ada pada inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Dengan beralihnya kewenangan di bidang kemetrologian menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap struktur organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurfu b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP NO.18 Tahun 2016; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.107 Tahun 2017; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2018; Permendagri No.112 Tahun 2018; Permen Perdagangan No.115 Tahun 2018; Perda Tanjabtim No.6 Tahun 2016; Perbup Tanjabtim No.31 Tahun 2016
Perda Ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mengubah Ketentuan Pasal 1; Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2); Pasal 42; Pasal 43; Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 83; Pasal 84; Pasal 86 ayat 4; Pasal 47; Pasal 88; Pasal 89; Pasal 90; Pasal 91; serta Menghapus Pasal 92; Mengubah Ketentuan Pasal 93; Pasal 94; Pasal 338 ayat (1) huruf d; Pasal 353; Menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 815A diantara Pasal 815 dan Pasal 816
18 hlmn; 3 lmpiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purwakarta Nomor 175 Tahun 2018
Ijin - Pelaksanaan - Praktek - Magang - dan - Penelitian - di - Rumah - Sakit - Umum - Daerah - Bayu - Asih - Kabupaten - Purwakarta
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 175,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ijin Pelaksanaan Praktek, Magang dan Penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan dan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional maka dipandang perlu memfasilitasi tempat pembelajaran dalam menggunakan aplikasi teori ke dalam praktek lapangan dengan menjamin mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta maka dipandang perlu upaya agar institusi pendidikan/instansi lainnya dapat berintegrasi dengan pelayanan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, berdasarkan pertimbangan dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 93 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kai, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendikbud No. 49 Tahun 2014; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016; Perbup No. 48 Tahun 2010; Perbup No. 49 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang Ijin Pelaksanaan Praktek, Magang dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ijin Pelaksanaan Praktek, Magang dan Penelitian; Jenis Pelayanan Praktek, Magang dan Penelitian; Fungsi dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Sebagai Tempat Praktek, Magang dan Penelitian; Penyelenggaraan; Bimbingan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kai, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 98 Tahun 2018
KetenagakerjaanPerizinan, Pelayanan PublikStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf
d dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Keija Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 86 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi Balai Latihan Kerja (BLK), tugas dan fungsi BLK, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pembentukan Balai Latihan Keija pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 75 Tahun 2018
PERBUP Kab. Blora No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas Blora Patragas Hulu Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga
Kontrak agar lebih profesional dalam melaksanakan
tugas pelayanan publik, administrasi pemerintahan
dan pembangunan serta agar terwujudnya tertib
administrasi bagi Tenaga Kontrak di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora, maka perlu mengatur
tentang ketentuan manajemen Tenaga Kontrak di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Manajemen Tenaga Kontrak di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis tenaga kontrak, manajemen tenaga kontrak, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 dicabut.
70 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya terhadap resiko sosial ekonomi perlu melaksanakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di wilayahKabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Wilayah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2015; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis program jaminan sosial, kepesertaan, iuran pembayaran jaminan dan tata cara membayar, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah berupa simplifikasi peraturan perundangundangan, meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, dan sebagai peran serta Pemerintah Daerah terhadap penempatan tenaga kerja di daerah, perlu dilakukan pembuatan regulasi penempatan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut, Bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Penempatan Tenaga Kerja, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Azas Penempatan Tenaga Kerja, 3. Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah, 4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja, 5. Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, 6. Pembinaan, Pelaporan dan Pengawasan, 7. Pembiayaan, 8. Sanksi Administratif, 9. Ketentuan Lain-Lain, 10. Ketentuan Peralihan, 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan dan kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Luar Negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal yaitu tentang fungsi LTSA-PTKL dan susunan keanggotaan Tim LTSA-PTKLN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan rnartabat hidup dan kehidupan Aparatur Desa yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraannya, telah diatur jaminan sosial ketenagakerjaan Aparatur Desa dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa; bahwa dalam perkembangannya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perpres No 109 Tahun 2013; Perda No 8 Tahun 2016; Perda No 1 Tahun 2016; Perbup Banyumas No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan tentang peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu paratur desa yang tergolong sebagai pekerja penerima upah pegawai pemerintah non pegawai negeri. kepesertaan jaminana sosial ketengakerjaan a[aratur desa wajib diikuti aparatur desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
