Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemda Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan penyusunan RAPBD perlu menyusun perencanaan.
UU Nomor 15 tahun 1950, UU No 25 tahun 2004, UU no 13 tahun 2012, UU No 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1950, Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1950, Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2006, Peraturan Pemerintah no 40 tahun 2006, Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008.
Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan yang telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 97 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 24 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENKETENAGAKERJAAN No. 10 Tahun 2018, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Retribusi, Pemungutan retribusi, Pemberian Insentif, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Kelebihan Pembayaran, Penata Usahaan dan Pelaporan, Pemeriksaan Retribusi, Koordinasi dan Pembinaan Teknis Oprasional Pemungutan Retribusi Daerah, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
62 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya alokasi Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020 serta Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/ P/ 2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dimaksud, perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai dengan angka V. Hal Khusus Lainnya pada point 28 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/ PMK.07/ 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 / KM.07/2020; PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/KM.07/ 2020; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10 / KM .7 / 2020; KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.07/2020; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582 / P/ 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin. Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Bupati lapin Nomor 06 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan yang di ubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 36)
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 42 Tahun 2020
ANALISIS – JABATAN – PELAKSANA – DAN – ANALISIS – BEBAN – KERJA – BAGI – PEGAWAI – NEGERI – SIPIL – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan Pelaksana dan Analisis Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa Menteri sesuai Pendayagunaan dengan pasal Aparatur 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, mensyaratkan untuk setiap Instansi Daerah Wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai persyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Kabupaten Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KLASIFIKASI JABATAN PELAKSANA, DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA, HASIL ANALISIS JABATAN, PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 21 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2020
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 4 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG
DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020 Mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung di Setiap Kampung TA 2020
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran
dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Vin.ts Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan
Perekonomian Nasional, perlu penyesuaian syarat
pengajuan Dana Kampung Tahap III dan melaksanakan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan untuk Transmigrasi
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu penyesuaian
Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Kampung
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU No.2 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.54 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendes PDTT No.14 Tahun 2020; PMK No.205/PMK.07 /2019 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan PMK No.156/PMK.07 /2020; PMK No.35/PMK.07 /2020; PMK No.101/PMK.07 /2020; Perbup No.4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.30 ahun 2020.
Peraturan kepala daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2020
EDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PEGAWAI DI LUNGKUNGNA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu melakukan pencegahan benturan kepentingan
b. Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dalam mengemban tugas
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018
2. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 37 Tahun 2012
Berisi pedoman tentang penanganan benturan kepentingan yang dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo No. 18 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa pasal 4 ayat (4), pasal 10, pasal 12 ayat (2), pasal 17 dan pasal 18 peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa, perlu menetapkan peraturan bupati gorontalo tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 43 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 thn 2019; PERMENDAGRI No. 83 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 thn 2017; PERMENDAGRI No. 84 thn 2015; PERDA kabupaten gorontalo No. 10 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, hak, kewajiban dan larangan, pengisian kekosongan jabatan, mutasi jabatan, penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, sanksi atas pelanggaran, pemberhentian sementara dan pemberhentian, peningkatan kapisitas perangkat desa, evaluasi kinerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Terdiri dari 92 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perbup tentang Badan Pemusyawatan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permrndagri No. 110 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keanggotaan BPD. Penetapan Dan Peresmian, Sumpah/Janji, Pemberhentian Anggota BPD, Larangan Anggota BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi Dan Tugas BDP, Hak Kewajiban Dan Wewenang BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020.
46 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
ESELONERING
TATA KERJA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
