Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.413 peraturan dalam 0,074 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO 42 TAHUN 2022 T... APBD TAHUN 2023.pdf

PENJABARAN APBD TAHUN 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KEBUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 824.565.063.695 (Delapan ratus dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan transfer; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
19 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Kelas Ekonomi Lintas Penyebrangan di Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERBUP NO. 42 TAHUN 2022.pdf

PENETAPAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Kelas Ekonomi Lintas Penyebrangan di Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Untuk Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan di Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 / PMK.O 10/2017 ten tang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai /Danau/Ferry /Penyeberangan, Laut dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun 2017 tetang Penyelengaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 tahun 2017 tetang Penyelengaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 tahun 2019 tetang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256); 10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUA BAB III LINTAS PENYEBERANGAN BAB IV TARIF ANGKUTAN BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERBUP. NO 42 TH 2022.pdf

PBB P2

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 127

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 55 Tahun 2016; Perda Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan ini meliputi ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
-
-
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Dairi

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 42... Kabupaten Dairi.pdf

GERAKAN - MASYARAKAT - HIDUP - SEHAT - DI - KABUPATEN - DAIRI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Dairi Nomor 42 Tahun 2022

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Dairi

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Dairi;
Dasar Hukum Peraturan ini, yaitu : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jenis Kegiatan, Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan, Peningkatan Edukasi Hidup Sehat, Pelaksanaan Germas, Organisasi, Pelaporan, Penganggaran, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
17 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Magelang No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Magelang No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Magelang No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Magelang No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Magelang No. 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021
PERBUP Kab. Magelang No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022

Download file:

2022pb3308042.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga ketersediaan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah agar mendukung program penanganan dampak inflasi, dalam hal pengendalian inflasi tersebut pendanaannya dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, penyisipan Pasal 17A, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, penyisipan Pasal 19A dan Pasal 19B, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 24, penyisipan Pasal 26A, perubahan Pasal 27, penyisipan Pasal 27A, perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 34, perubahan Pasal 35, perubahan Pasal 36, perubahan Pasal 37, perubahan Pasal 38, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 41, perubahan Pasal 42, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 44, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 47, perubahan Pasal 48, perubahan Pasal 49, perubahan Pasal 50, perubahan Pasal 51, perubahan Pasal 52, perubahan Pasal 53, perubahan Pasal 55, perubahan pasal 56, perubahan Pasal 57, perubahan Pasal 59, perubahan Pasal 60, perubahan Pasal 61, penyisipan Pasal 61A, perubahan Pasal 62, perubahan Pasal 63, penyisipan Pasal 63A, perubahan Pasal 64, perubahan Pasal 65, perubahan Pasal 66, perubahan Pasal 67, perubahan Pasal 68, perubahan Pasal 69, perubahan Pasal 70, penyisipan Pasal 70A dan Pasal 70B, perubahan Pasal 71, perubahan Pasal 72, perubahan Pasal 73, perubahan Pasal 74, perubahan Pasal 75, perubahan Pasal 76, perubahan Pasal 77, perubahan Pasal 78, perubahan Pasal 79, perubahan Pasal 80, perubahan Pasal 81, perubahan Pasal 82, perubahan Pasal 83, perubahan Pasal 84, perubahan Pasal 85, perubahan Pasal 87, perubahan Pasal 88, perubahan Pasal 89, perubahan Pasal 90, perubahan Pasal 91, perubahan Pasal 92, perubahan Pasal 93, perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 diubah.
47 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Katingan No. 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Download file:

Perbup Katingan No. 42 Tahun 2022.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No.692

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi; 3. Tugas dan Fungsi; 4. Kelompok Jabatan; 5. Kepegawaian dan Eselon; 6. Tata Kerja dan Laporan; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
37 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Abstrak

Arsip

Download file:

PB2022-42.pdf

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN-2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan untuk mendukung pengelolaan arsip dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun dan mengelola Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) yang dilaksanakan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Sistem Kearsipan Daerah; Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi); Simpul Jaringan Aplikasi Sistem informasi kearsipan nasional (SIKN); Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD); Pembinaan dan Pengendalian; Pelaporan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Abstrak

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

NOMOR 42-PEGAWAI NON APAR...N MUSI BANYUASIN.pdf

pegawai non aparatur sipil negara - badan layanan umum daerah - rumah sakit umum daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dilingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 74 Tahun 2020; Peraturan Bupati No 70 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pegawai non ASN dilingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, jenis pegawai, penerimaan, penghasilan, cuti, pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja, pemberhentian, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal

Abstrak

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal

Download file:

PERBUP_2022_042.pdf

usaha/kegiatan - dokumen lingkungan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dengan diterbitkannya Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya yang mengubah ketentuan mengenai dokumen lingkungan hidup dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 dicabut.
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah

Download file:

perbupno.6tahun2022.pdf

pengelolaan taman wisata

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah

ABSTRAK:

bahwa Taman Wisata Muara Indah adalah salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya sinergitas antara elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaannya; dan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah, dalam rangka pengembangan pengelolaan pariwisata muara indah dipandang perlu dilakukan perubahan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.00l/MKP/2008 tentang Sadar Wisata; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam rangka pembangunan Industri pariwisata Kabupaten Tanggamus dan pengembangan objek dan daya tarik wisata (ODTW) diperlukan peran dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanggamus untuk peningkatan mutu fasilitas kepariwisataan, aksebilitas pariwisata yang sesuai dengan stan darisasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus. Pengunjung dikenakan biaya tiket masuk ke Kawasan Taman Wisata Muara Indah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi TempatWisata dan Olahraga.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Mengubah ketentuan pada Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT