Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang Pada Hutan Hak Dan Hutan Negara Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan terhadap
penebangan pohon pada areal hutan hak dan hutan negara, perlu
dilakukan pengaturan penebangan pohon dengan memperhatikan aspek
teknis Penatausahaan Hasil Hutan dan konservasi; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 26 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Nomor 104
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang pada
Hutan Hak dan Hutan Negara dalam Wilayah Kabupaten Banyumas,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan, Bupati tentang Tata Cara Penerbitan
Rekomendasi T ebang pada Hutan Hak dan Hutan Negara dalam
Wilayah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51 /Menhut-11/2006; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Tebang pada Hutan Hak dan Hutan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
9 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 64 Tahun 2010
peraturan bupati - penyelenggaraan sistem pengendalian intern
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD.2010/No.64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Banyumas; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2010.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2010
RENCANA PENERAPAN - STANDAR - PELAYANAN - LINGKUNGAN HIDUP
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2010/685
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Maksud dan Tujuan; SPM Bidang Lingkungan Hidup; Penanggung jawab Penyelenggaraan SPM; Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
35 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 60 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD.2010/NO.46 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap administrasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman tata
naskah dinas Pemerintah Daerah; b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Bentuk dan Susunan Naskah Dinas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Penjabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2010.
Mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman: 33 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 56 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD.2010/NO.2 SERI D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa kelurahan dapat dibentuk karena perubahan status desa menjadi kelurahan, pembentukan kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat
pemekaran dan/atau penggabungan;
Dasar Hukum: Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturana Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 8 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Organisasi; Tugas dan Uraian Tugas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2010.
Jumlah Halaman: 17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 52 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator
Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2010.
13 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2010
peraturan bupati - pembentukan, penjabaran tugas dan tata kerja
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2010/No.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah Dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakat terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Tata Usaha Khusus
Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris
Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah dan Tata Usaha
Khusus Staf Ahli Bupati Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Penjabaran Tugas; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 48 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD.2010/NO.36 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Lurah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada
kelurahan, perlu adanya pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan dari Bupati kepada Lurah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2010.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 44 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2A1A tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Dasar Huku: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan, Hak, Dan Kewajiban; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Masa Bakti Dan Pergantian Pengurus Antar Waktu; Tata Kerja Dan Hubungan Kerja; Sumber Dana Dan Barang Inventaris; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Jumlah Halaman: 19 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2010
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH - KEBIJAKAN PENGAWASAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2010/No.570
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk
mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan
terus-menerus, perlu menyusun kebijakan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Uraian kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
9 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
