Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 21.413 peraturan dalam 0,077 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKULSI SOSIAL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

PERBUP_42_2022.pdf

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKULSI SOSIAL

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKUW UTARA TAHUN 2022 NOMOR 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKULSI SOSIAL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Gubemur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Bengkulu Utara
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dm:urat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja. Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera. Selatan, Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1921 ); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, T-ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nornor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe1ayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 9 . Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Dartah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahum 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2); 11. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 31);
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKULSI SOSIAL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2022pb1312042.pdf

semua orang, peMERINTAH DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung perekonomian daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat; bahwa untuk menunjang operasional Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP PELAYANAN, TARIF PELAYANAN KESEHATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202
Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Download file:

Perbup No 42 Tahun 2022.pdf

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ terdapat hasil pemetaan sub kegiatan Dana DAK dan DBH-CHT, pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2022;
Materi Pokok: Mengatur mengenai perubahan besaran pendapatan transfer, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa, pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan, dan belanja operasional

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
Jumlah Halaman: 24 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

perbup-no-42-tahun-2022.pdf

pengadaan pegawai negeri sipil

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

ABSTRAK:

bahwa untuk mengisi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang lowong serta dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten melalui sistem pengadaan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk mewujudkan objektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme dan pedoman pengadaan Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pengumuman Lowongan Bab IV Pelamaran Bab V Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi Bab VI Pengangkatan dan Masa Percobaan menjadi Calon PNS Bab VII Pengangkatan Menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Lain-Lain Bab X Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
16 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP 42 2022.pdf

PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a . b ah w a d alam ran g ka pelaksanaan Pe ra t uran Pemerintah N omo r 1 6 T ahun 2 022 t e ntan g Pemb e rian Tu n j an g an H ari R a y a dan G a j i Ke t ig a Belas Ke pada Ap aratur N eg ara , Pe nsiunan , Pe n e rima Pe nsiun , d an Pe n e r im a T un j an g an T ahun 2 022 m aka Pe r a t uran B upati M una Nomo r 55 T ahun 2 021 t e ntang Pe n j abaran Angg aran Pe n d a patan d an Belan j a D a e r ah T ahun Angg aran 2 022 pe r l u dilakukan pe n ye sua ian ; b. b ah wa be r d asarkan pertimban g an se ba gaimana dimaksud p a d a huruf a , pe r l u me n e tapkan Pe r a t uran B upa ti M una t e ntan g Pe rubahan atas Pe raturan B upati M una N omo r 5 5 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n j abaran Angg aran Pe nd apatan d an Belan j a D a e r ah T ahun Anggaran 2 022;
1 . Pasal 1 8 a y at ( 6 ) U n d ang-U n dan g D a sar N egara Re publik I ndo n e sia T ahun 1 945; 2. U n d an g-U ndan g Nomo r 2 9 T ahun 1 959 t e ntan g Pemb e ntukan D a e r ah - D a e rah Tingkat II di S u lawe s i ( Lembaran Negara Re publik I n do n e s ia T ahun 1 959 Nomo r 7 4 , Tambahan Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e s i a N omo r 1 922 ) ; 3. U n dan g-U ndan g Nomo r 2 8 T ahun 1 999 t e ntan g Pe n ye l e n gg araan N egara y ang Be r sih d an Bebas dari Ko rups i , Kolus i dan N epo tisme ( Lembaran Negara Re publik I n do n e s ia T ahun 1 999 N omo r 75, Tambahan Le mbaran Negara Re publik I n do n e s ia Nomo r 3851); 4. U ndan g-U ndan g Nomo r 1 7 T ahun 2 003 t e ntan g Ke uan g an Negara ( Lembaran N egara Republik I n do n e s ia T ahun 2 003 Nomo r 47, T ambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia N omo r 4286 ) ; 5. U ndan g-U n dan g N omo r 1 T ahun 2 004 t e ntan g Pe r be n d aharaan Negara ( Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 004 N omo r 53, T ambahan Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia Nomo r 4355 ) ; 6 . U ndan g-U ndan g N omo r 1 5 T ahun 2 004 t e ntan g Pemeriksaan , Pe n gel o laan dan T an gg ung Ja wab Ke uan g an Negara ( Lembaran N eg ara Re publik I ndo n e sia T ahun 2 004 N omo r 6 6, Tambahan Le mbaran N eg ara Republik I n do n e s ia N omo r 4400 ) ; 7 . U ndan g-U ndan g Nomo r 2 5 T ahun 2 004 t e ntan g S is t e m Pe r e n c anaan Pe mban gunan N asi o nal ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s ia T ahun 2004 Nomo r 1 04, T ambahan Le mbaran N eg ara Re publik I ndo n e s ia N omo r 4421); 8. U n dan g-U n d an g Nomo r 3 3 T ahun 2 004 t e ntan g Perimban g an Ke uan g an antara Pe merintah P usat d an Peme rintahan D a e r ah ( Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 004 N omo r 1 26, Tambahan Le mbaran · · N egara Re publik I ndo n e s ia N om o r 4438 ) ; 9. U n dan g-U ndan g N omo r 2 8 T ahun 2 009 t e ntan g P a j ak D a e rah dan Re tribus i D a e rah ( Le mbaran Negara Re publik I ndo n e sia T ahun 2 009 N omo r 1 30, T ambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia N omo r 5049 ) ; 1 0 . U ndang-U ndan g Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 t e ntan g Pe me rintahan D a e rah ( Le mbaran Negara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e sia N omo r 5587 ) seba gaimana t e lah diubah be b e r ap a ka li t e r akhir de n g an U ndan g-U ndan g N omo r 9 T ahun 2 015 t e ntang Pe rubahan Ke dua atas U n dan g-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 201 4 t e ntang Peme r intahan D a e r ah ( Lembaran Negara Republik I ndo n e sia T ahun 2 01 6 N omo r 58, Tambahan Le mbaran Negara Re publik I ndo n e s ia Nom o r 5679 ) ; 1 1 . U n dan g - U nd an g N omo r 2 T ahun 2 020 t e nt an g Pe n e ta p an Pe r a t u ran Pe me rintah Pe n gg anti U ndan g-U n dan g N om o r 1 T ahun 2 020 t e ntan g Ke b i j a kan Ke uan g an Negara dan S tabili tas S is t e m Ke uan g an U nt uk Pe nan g anan P andemi Co r o na V irus De s e as e 2 019 ( Covid-19 ) dan /a tau D alam R an gka M e n g hadapi Anc a man Y an g M enbaha y akan Pe r e k o n omian N as io na l d an /a tau S tabili tas Sist e m Ke uangan Me n j a di U ndan g-U ndan g ( Le mbaran Negar a Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 020 Nomo r 1 34, T ambahan Le mbar an N egara Re publik I ndo n e s ia N omo r 6 5 1 6 ) ; 1 2 . Pe r a t ur an Pemerintah N omo r 1 09 T ahun 2 000 t e nt ang Ke dudukan Ke uan g an Ke pa l a D a e r ah d an W a kil Ke pala D a e r ah ( Le mbaran N egara Re pub lik I ndo n e s ia T ahun 2 000 Nomo r 2 01 , T ambahan Le mbaran Negara Re publik I ndon e s i a N omo r 4028 ) ; 1 3 . Pe r aturan Pemerintah Nom o r 21 T ahun 2 001 t e ntang Pe n g am anan d an Pe n g a li han B aran g M ilik / Ke ka y aan N eg ara dari Peme rintah Pu sat k e pad a Pemerintah D a e r ah ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia N omo r T ahun 2 001 N omo r 1 , Tambahan Le mbaran Negara Re publik I ndo n e s ia Nom o r 4070 ) ; 1 4 . Pe r a t uran Pe me rintah Nom o r 55 T ahun 2 005 t e ntan g D ana Pe rimban g an , ( Lembaran N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 005 N omo r 1 37 , Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia N omo r 4575 ) ; 1 5 . Pe r aturan Peme rintah Nomo r 5 6 T ahun 2 005 t e ntan g Sist e m I nf o rmasi Ke uan g an D a e r ah ( Le mbaran Negara Re publik I n do n e s i a T ahun 2 005 N omo r 1 38, Tambahan Le mbaran N egara Re pu blik I ndo n e s ia N omo r 4576 ) se ba gaimana t elah diubah de n gan Pe r aturan Peme rintah N omo r 6 5 T ahun 2 01 0 t e ntan g Pe r ubahan atas Pe r a t u r an Pe me rintah Nomo r 56 T ahun 2 005 t e ntang S is t e m I nf o rmasi Ke uan g an D a e r ah ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s i a T ahun 2 010 N omo r 1 10, T ambahan Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia N omo r 51 55 ) ; 1 6 . Pe r a t u ran Peme rintah Nomo r 8 T ahun 2 006 t e ntan g Pe lapo ran Ke uan g an d an K in erj a I nstans i Peme rintah ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s i a T ahun 2 006 Nomo r 2 5, Tambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s i a Nomo r 461 4 ) ; 1 7 . Pe r aturan Pemerintah N omo r 1 2 T ahun 201 7 t e ntan g Pembi naan d an Pe n g a w asan Pe n yele n gg araan Pe m e rintahan D a e r ah ( Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 01 7 Nomo r 7 3 , T ambahan Le mbaran N egara Re publik I ndo n e s ia N om o r 6 041 ) ; 1 8 . Pe r a turan Peme rintah Nom o r 1 2 T ahun 2 01 9 t e ntan g Pe n gel o laan Ke uan g an D a e r ah ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 019 N omo r 42, T ambahan Le mbaran Negara Re publik I n do n e s ia N omo r 6322 ) ; 1 9 . Pe r a t uran Peme rintah Nomo r 43 T ahun 2 020 t e ntan g Pe r ubahan A tas Pe r aturan Peme rintah Nomo r 2 3 T ahun 2020 t e ntan g Pe laksanaan P r og ram Pe mulihan E k o n omi N asio nal D alam R angka M e n dukun g Ke bi j a kan Ke uan g an N egara U ntuk Pe nan g anan Pandemi Co r o na V irus D ise as e ( COVID-19 ) D an / A tau M e n ghadapi Anc a man Y an g M e n b aha yakan Pe r e k o n o mi an N asio na l D an / A tau S tabilitas S is t e m Ke uan g an Se rta Pe n yelamatan E k o n omi N asio nal ( Le mbaran N egara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 020 No mo r 1 86, T ambahan Le mb aran Neg ara Re publik I ndo n e s ia N om o r 6 542 ) ; 2 0 . Pe ra t uran P r e s ide n Re publik I ndo n e s ia N om o r 6 4 T ahun 2 020 t e ntan g Pe rubahan K edua A tas Pe r a t u ran P r e s ide n Nomo r 82 T ahun 2 01 8 t e ntan g J aminan Ke s e hatan ( Le mbaran Negara Republik I n do n e s i a T ahun 2 020 N om o r 1 30 ) ; 2 1 . Pe r a t uran M ent e ri D alam N egeri Nomo r 6 4 T ahun 2 020 t e ntan g Pe d om an Pe n y usunan Angg aran Pe ndapatan d an Be lan j a D a e r ah T ahun Angg aran 2 021 ( Berita N egar a Re publik I n don e s ia T ahun 2 020 N omo r 888 ) ; 2 2 . Pe rat u ran M e nt e ri D a l am Nege ri Nomo r 77 T ahun 2 020 t e ntan g Pe doman Te knis Pe n ge l olaan Ke uan g an D a e r ah ( Berita N egara Re publik I ndo n e s ia T ahun 2 020 Nomo r 1 781) ; 2 3 . Pe r a t uran M e nt e ri D alam N ege ri No mo r 2 7 T ahun 2 021 t e ntan g Pe d oman Pe n y usunan Angg aran Pe da p atan dan Belan j a D a e r ah T ahun Angg aran 2 022 ( Berita Negara Re publik I ndon e sia T ahun 2 021 N omo r 9 26 ) ; 2 4 . Pe r a t uran M e nt e ri D alam N ege ri No mo r 2 8 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n c atatan Pe n ge sahan D ana K apitas i J aminan Ke s e hatan N a sio nal P ada F a si li tas Ke s e h atan Ti n gka t Pe rtama M ilik Pe me rintah D a e r ah ( Be rita N egara Re publik I n do n e sia T ahun 2 021 N om o r 9 36 ) ; 2 5 . Pe r a t u ran Me nt e ri Ke uan g an Nomo r 1 05 / P MK . 0 7 /2020 t e ntan g Pe n gelol aan P in j aman Pe mu li han E k o n omi N as io nal U ntuk Pe merintah D a e r ah ( Berita N egara Re publik I n do n e s ia T ahun 2 020 N omo r 8 80 ) ; 2 6 . Pe r a t uran M e nt e ri Ke uan g an N omo r 9 4 / P MK. 07 /2021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe r a t uran M e nt e ri Ke uan g an N om o r 1 7 /P MK . 07 /2021 t e ntan g Pe n ge lolaan T ransf e r Ke D a e r ah d an D ana De sa T ahun Angg aran 2 021 d a l am rangka M e n dukun g Pe nan g anan P andemi Co r o na V irus D ise a se 2 019 ( COVID- 1 9 ) dan D a mpakn y a ( Be rita N egara Re pub li k I ndo n e s ia T ahun 2 021 N omo r 825 ) ; 2 7 . Pe r a t ur an D a e r ah K abupat e n M una Nomo r 1 6 T ahun 2 007 t e ntan g Pe mb e ntukan O r g anisasi Le mba g a -Le mba g a Te knis D a e r ah K abupat e n M una ( Le mbaran D a e r ah K abupat e n M una T ahun 2 007 N om o r 1 6 ) ; 2 8 . Pe r a t uran D a e r ah Kabupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 008 te ntan g Po k o k - Po k o k Pe n ge l ol aan Ke uan g an D a e r ah K a bupat e n M una ( Le mbaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 008 N omo r 6, Tambahan Le mbaran D a e r ah K abupat e n M una N omo r 6 ) ; 2 9 . Pe r a t uran D a e r ah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 01 6 t e ntang Pe mb e nt ukan d an S usunan Pe ran g ka t D a e r ah K abupat e n M una ( Lembaran D a e r ah K abupat e n M una T ahun 2 016 N omo r 6, T ambahan Le mbaran D a e r ah K abupat e n M una N omo r 6) ; 3 0 . Pe r a t u r an D a e r ah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 021 t e ntan g A n gg aran Pe n d apatan dan Belan j a D a e r ah K abupat e n M una T ahun Angg aran 2 022 ( Le mbaran D a e r ah K a bupat e n M una T ahun 2 021 N omo r 6 , T ambahan Le mbaran D a e r ah K abupat e n M una Nomo r 6 ) ; 3 1 . Pe r a t uran B upati M una Nomo r 55 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n j a bar an Angg aran Pe n d apatan d an Belan j a D a e r ah K abupat e n M una T ahun Angg aran 2 022 ( Berita D a e r ah K abupat e n M una T ahun 2 021 N om o r 5 5 ) .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP NO. 42 TAHUN 2022 ...BASIS ELEKTRONIK.pdf

PENYELENGGARAAN - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - KABUPATEN OGAN ILIR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik ,setiap kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Pemerintahan Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 37 Tahun 2003;UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022;PP No 12 Tahun 2017;PP No 71 Tahun 2019;Pepres No 95 Tahun 2018;Perpres No 39 Tahun 2019;Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 59 Tahun 2020; Perda No 12 Tahun 2016 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perda No 1 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai penyelenggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kabupaten ogan ilir ,ketentuan umum,ruang lingkup SPBE Kabupaten ,Tata kelola SPBE Kabupaten,Manajemen SPBE Kabupaten,Audit teknologi informasi dan komunikasi,Peneyeleggara SPBE Kabupaten ,Percepatan SPBE Kabupaten,Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kabupaten,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
22 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perbup No. 42 Tahun 2022.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Desa - Kebijakan Pemerintah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK:

a. bahwa stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi terutama pada 1000 (seribu) hari pertama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Daerah; b. bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi Stunting terintegrasi, termasuk mendorong Peran Desa di Kabupaten Minahasa; c. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa, perlu disusun pedoman bagi Desa dalam pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruc, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi.
UU No. 29 Tahun 29159; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERMENKES No. 66 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Kapuas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Peraturan Bupati No. 42 T...an Gender Kapuas.pdf

Hak asasi manusia

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Kapuas

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender di daerah; b. bahwa Pengarusutamaan Gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan daerah yang perspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan; d. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kabupaten Kapuas secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kapuas;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VI PEMBINAAN BAB VII ANGGARAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN KAPUAS
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang.

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perbup 42-2022.pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-LUWU-UTARA-NOMOR-59-TAHUN-2021-TENTANG-TATA-CARA-PENGANGKATAN-DAN-PEMBERHENTIAN-DIREKTUR-PERUSAHAAN-UMUM-DAERAH-SIMPURUSIANG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang perlu adanya perubahan susunan keanggotaan panitia seleksi calon Direktur Perumda Simpurusiang dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2018.
Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 59) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 59) diubah.
II Pasal (4 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Dana Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Download file:

PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2022.pdf

ALOKASI DANA DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya perubahan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Botun Utara Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4); 6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 1); 7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 38);
Merubah ketentuan Lampiran dan mensisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 10A diantara Pasal 10 dan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2022 Nomor 1)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT