Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Menempati Rumah Jabatan Camat
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan
perangkat d aerah kabupaten/kota sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu
dan dipimpin oleh Camat;
bahwa Camat sebagai perangkat daerah mempunyai,
kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah
lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi;
bahwa Camat berperan sebagai kepala wilayah yang
memiliki wilayah kerja tertentu, dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di
kecamatan;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas
tugas pemeritahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat oleh Camat di wilayah kerja Kecamatan,
Pemerintah Kabupaten Pemalang menyediakan rumah
jabatan bagi Camat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Ketentuan Menempati Rumah
Jabatan Camat;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Peme rintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan S upati Pemalang Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Supati Pemalang Nomor 96 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Ketentuan Menempati Rumah Jabatan Camat
yang meliputi
Kewajiban Menempati Rumah Jabatan Camat Dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 42 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan peraturan
daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perencanaan; Pembahasan ; Pengesahan Dan Pengundangan, Penomoran, Autensifikasi Serta Penyebarluasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 41 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 11 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; h sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011;
Materi Pokok: Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No. 11 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
Jumlah Halaman: 4 hlm; Lampiran: 38 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 40 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk efektlvitas dan kelancafan pelaksanaan Peratrrran
Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahrun anggaran 2A12 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perrrbahan Atas
Peraturan Bupati Sieman Nomor 36 Tahun 2O11 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2OI2;
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati sleman Nomor 36 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 39 Tahun 2011
Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bantul No. 139 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Pupuk Organik Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan, perlu penataan kelembagaan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis baru pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dann Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Rincian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul
Jumlah Halaman: 8 hlm; Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2011
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN - PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2011/No.27 Seri D Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, maka untuk
memberikan pedoman dalam pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan perlu adanya ketentuan lebih
lanjut yang mengatur mengenai pembentukan, tugas
pokok, fungsi dan organisasi Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, persyaratan pengurus, tata cara pembentukan pengurus, pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kedudukan keuangan dan kekayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2011.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 33 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghargaan Bagi Desa dan Padukuhan Atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk memberi penghargaan atas prestasi desa dan padukuhan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai target waktu pelunasan yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan bagi Desa dan Padukuhan atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Materi Pokok: Penghargaan Bagi Desa dan Padukuhan atas Pembayaran Pajak abumi dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011.
Mencabut Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2011 tentang Penghargaan Bagi Desa dan Padukuhan Atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010;
Ketentuan Umum, Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pelaksanaan dan Pertanggunjawaban Perjalanan Dinas, Ketentuan Lain-Lain, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
11 Halaman dan 13 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2011
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bekasi No. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi
Mengubah
Perbup Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
Perbup Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, non perizinan Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Hubungan Kerja Dan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspekaspek hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintahaan Kabupaten Kutai Kartanegara; Dengan diberikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab daerah, disertai hak dan kewajiban menyelenggaran otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.9 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2000; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; Perda Kukar No.11 Tahun 2008; Perda Kukar No.12 Tahun 2008; Perda Kukar No.14 Tahun 2008; Perda Kukar No.15 Tahun 2008; Perda Kukar No.16 Tahun 2008.
Bupati mempunyai tugas dan wewenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. b. melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten meliputi bidang :1. pemerintahan; 2. politik; 3. keamanan; 4. ketertiban; 5. perekonomian, 6.pembangunan;
7. kepegawaian, dan; 8. keuangan. Wakil Bupati mempunyai tugas dan wewenang : a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan urusan Pemerintahan meliputi :1. bidang Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan; 2. bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 3. bidang Pendapatan Daerah; 4. bidang Lingkungan Hidup; 5. bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana; 6. bidang Kesejahteraan Sosial; 7. bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan; 8. bidang Gerakan Disiplin Nasional/Aparatur Daerah; 9. bidang Hukum dan Pengawasan Peraturan Daerah; 10. bidang Pemerintahan Sipil; 11. bidang Penanggulangan Kebakaran, dan; 12. tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. c. menandatangani tata naskah dinas tentang penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah kepada
instansi yang bersangkutan, jika Bupati berhalangan atau tidak di tempat; d. menandatangani naskah dinas baik yang berasal di lingkungan maupun luar Sekretariat Daerah yang telah dibubuhi paraf : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten; 2. Asisten Sekretaris Daerah, dan; 3. Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). e. mewakili Bupati jika berhalangan di tempat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2011.
Peratuan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004.
18 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
