Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Keraja Pemerintah Daerah kabupaten Musi Rawas Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan bupati ini, berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (21, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 28 tahun 1959;UU No 17 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2004 ;UU No 25 Tahun 2004;UU NO 33 Tahun 2014;UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2008;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dimbah beberapakali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 54 Tahun 2010;Permendagri No 32 Tahun 2017;Perda No 7 Tahun 2008;Perda No 6 Tahun 2016;
Materi pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, yang selanjutnya
disebut RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.RKPD disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencarnaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2017.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah perlu menetapkan Perbup tentang rencana kerja pembangunan daerah kabupaten Buol Tahun 2018.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang RKPD Kabupaten Buol tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi makro Tahun 2018 yang antara lain termasuk prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD TAHUN 2018 menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah kabupaten buol dalam penyempurnaan rencana kerja serta rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah tahun 2018; dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyurun RAPBD Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pasal 5 ayat (1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah PropinsiJawa TimurTahun 2014-2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. RKPD, RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2018, digunakan sebagai:
a. Pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan RAPBD Tahun Anggaran 2018; dan
b. Pedoman bagi PD dalam menyusun Rerija PD Tahun 2018.
3. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja pemerintah daerah memuat arah dan kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan
UU No.17 Tahun 2003, Uu No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.12 tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.20 tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, PP No.90 Tahun 2010, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.54 Tahun 2010, Permendagri No.18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.5 Tahun 2013, Pergub No.17 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2008, Perda no.2 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2009, Perda no.1 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
11 halaman dan 389 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamantau Tahun 2018
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 1 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RBNCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional juncto Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggunaan dan sistematika penggunaan RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan sesuai hasil evaluasi triwulan kedua pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017; bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2017 merupakan acuan dan dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per Tahun 2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2007; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 8 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada Perubahan Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 disisipkan Pasal 1A diantara Pasal 1 dan Pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017
5 halaman; 224 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2017
pedoman - umum - pengelolaan - program - sabilulungan - pemberdasyaan - masyarakat - ekonomi - di - kabupaten - bandung - tahun - 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2017/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomu merupakan program berbasis pwemberdayaan masyarakat guna mensukseskan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomu dalam mewudjukan masyarakat desa yang mandiri disesuaikan dengan karakteristik maka perlu menetapkan Perbup Bandung tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kab. Bansdung Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010; Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2010; Permendargi No. 113 Tahun 2014; Permendgrti No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2014; Perda kab. Bandung no. 8 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 57 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan Peran pelaku Dan Jenis Kegiatan, Sumber Dana Alokasi Dan Dan Mekanisme, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam memberikan pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Banjar TA 2018, perlu menerbitkan RKPD Kabupataen Banjar TA 2018, dengan menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat RKPD TA 2018 yang dijabarkan secara rinci dalam dokumen RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan lebih lanjut RKPD TA 2018 dituangkan dalam APBD TA 2018 sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
