Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air
Minum dan Pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan
air, maka perlu dilakukan penataan Organ Kepegawaian sesuai
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin
Timur. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan
Perusahaan daerah, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Timur
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pola
Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti dan
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin
Timur Nomor 07 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun
2001
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ORGAN PDAM;
BAB III
PEGAWAI;
BAB IV
DANA PENSIUN;
BAB V
ASOSIASI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010
tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kotawaringin Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Pasir
ABSTRAK:
Dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2006
tentang Penetapan Besaran Tarif Biaya Pemakaian Air
Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo
Kabupaten Pasir (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun
2006 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Peraturan
Bupati Nomor 35 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran
Tarif Biaya Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Kandilo Kabupaten Pasir (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 93) belum
mengakomodir jenis pelanggan niaga kecil seperti bengkel,
home industry dan warung kecil.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang perubahan tarif PDAM Tirta Kandilo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
MENGUBAH PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2006
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum
merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang
kekayaannya harus dikelola berdasarkan
prinsip ekonomi yang sehat, bahwa dengan meningkatnya biaya
operasional, perlu menyesuaikan tarif air
minum agar dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat pelanggan, bahwa tarif air minum yang ditetapkan dan
diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 38 Tahun 2010 sudah tidak sesuai
perkembangan keadaan, sehingga perlu
ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan
kondisi saat ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1984, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2009.
Materi pokok : Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu
sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pemungutan Tarif pada PDAM. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini
yaitu agar pelaksanaan pemungutan Tarif
pada PDAM berjalan tertib dan akuntabel. Ketentuan yang diatur adalah terkait : blok konsumsi dan kelompok pelanggan, Jenis dan ketentuan tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun
2010 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan
Daerah Air Minum.
Jumlah halaman : 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan setoran modal sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04
Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya, maka untuk penambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini menetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019. Penambahan penyertaan modal adalah sebesar Rp 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam
ratus juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2017 -2021
ABSTRAK:
untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan di daerah, khususnya target sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Nunukan dan untuk mencapai indikator RPJMN 2015-2019 tentang kebutuhan dasar masyarakat sektor air minum dan sanitasi, perlu dilaksanakan Rencana aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian universal acces Tahun 2019 bidang Air Bersih dan Sanitasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Tahun 2017 – 2021
UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2005; Perpres No. 185 Tahun 2014; Perda Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2013
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Tahun 2017-2021 adalah dokumen operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pelayanan dasar (universal acces). RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan Program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat selama Tahun 2017 sampai dengan 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan pelayanan dasar(universal acces).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Pemalang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1974; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 2005; Perpres No. 185 Tahun 2014; Permen PU PR No. 27/PRT/M/2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Peran, Fungsi dan Kedudukan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 25 Tahun 2019
penetapan pelaksanaan penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum tirta maleo kabupaten pohuwato
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pelaksanaan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk peningktan pelyanan dan akses kepada masyarakat akan kebutuhan air minum, maka perlu menambah prasaranan dan sarana pendistribusian air bersih dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015, penyertaan modal secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.16 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Perda No.4 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang penetapan pelaksanaan penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum tirta maleo kabupaten pohuwato tahun anggaran 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 25 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan, dan guna menindaklajuti ketentuan Pasal 36 ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 38 ayat (8) dan Pasal 69 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organ Perumda Air Minum "Tirta Kajen", Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
101 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung program nasional khususnya penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, perlu dukungan pengembangan kapasitas Daerah untuk percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (universal access) Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Kutai Barat, agar program nasional sebagaimana dimaksud dapat terwujud, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.7 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No.16 Tahun 2005;dan, PP No.42 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD AMPL 2019-2021, Pelaksanaan RAD AMPL, Pemantauan dan Evaluasi, Penyampaian Pendapat, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
