Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan
publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis
pelayanan pada satu tempat;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik serta untuk menyelenggarakan pelayanan
publik yang terintegrasi dan terpadu, perlu diselenggarakan
Mal Pelayanan Publik.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; PermenPANRB No 23 Tahun 2017; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : MPP bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan
Terpadu yang :
a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan,
keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan;
b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan
kemudahan berusaha di Indonesia.
MPP dilaksanakan dengan prinsip :
a. keterpaduan;
b. berdaya guna;
c. koordinasi;
d. akuntabilitas;
e. aksesibilitas;
f. kenyamanan; dan
g. bebas dari pungutan liar.
Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan
non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Pelayanan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan agar dapat meningkatkan PAD, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, PermenESDM No. 17 Tahun 2010, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2010, Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2010, Perda Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2016, Perbup Sanggau No. 59 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Objek Pajak, Pendataan dan Pendaftaran, Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB, STPD, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak, Pengurangan Pajak, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
19 Halaman; Lampiran : 16 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 69 Tahun 2011
pns - IJIN BELAJAR SURAT KETERANGAN BELAJAR TUGAS BELAJAR, IJIN PEMAKAIAN GELAR AKADEMIK, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN LJAZAH - PEDOMAN PEMBERIAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2011/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar Surat Keterangan Belajar Tugas Belajar, Ijin Pemakaian Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen kepegawaian yang terencana dan tertib administrasi maka perlu diatur mengenai ketentuan ijin belajar, surat keterangan belalar, tugas belajar, ijin pemakaian gelar
akademik, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang pedoman Pemberian Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, ljin Pemakaian Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sragen;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 8 Tahun 1974; UU No 32 Tahun 2004; PP No 99 Tahun 2000; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Prov Jateng No 7 Tahun 1976; Perda Kab Sragen No 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ijin belajar dan surat keterangan belajar, tugas belajar, pemakaian/penggunaan gelar akademik, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2011.
23 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 69 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dan Pencabutan Izin Gangguan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyelcnggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kora Kendari,
diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas
secara konsisten dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan sistem pengendaalian intern di lingkungan
Pemerintahan Kota Kendari diperlukan pengendalian
atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak
pidana korupsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairoaoa
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengendalian
Kecurangan di Llngkungan Pemerintah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Noroor 6 Tahun 1995 ten tang
Pembentukan Kotamadya Daerab Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nornor 31 Tabun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);
4. Undang-Unda.ng Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahuri 2010 tentang
Pencegahan dan Pernberantasan Tindak Pidana
Pencucuian Uang [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);
6. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5494) 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun, 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintabao Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahuo 2018 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6250);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas
Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah
Bersih dan Melayani di Lingkungan K.ementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah (Serita Negara
Republi.k Tndonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagai.mana telab diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor
80 Tabun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
15. Peraturan Kornisi Pernberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 20.19 tentang Pelaporan Gratiflkasi (Belita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
16. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintab Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419).
17. Peraturan Daerah Rota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kcndari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa.kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Pe.raturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Dacrah Kota Kendari Tahun
2020 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN BAB IV PERTLAKU ANTI KECURANGAN BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 69 Tahun 2022
PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 20 - 2022 - TUGAS - FUNGSI - TATA - KERJA - DINAS - PENANAMAN - MODAL - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD 2022/69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, peraturan termaksud perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.152 Tahun 2021; Perbup No.1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.68 Tahun 2022; Perbup No.20 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 2, bagian ketiga Bab II, Pasal 7, bagian keempat Bab II, Pasal 9, bagian kelima Bab II, Pasal 12, bagian kelima Bab II, Pasal 14
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 69 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sumedang No. 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten Sumedang
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 69, BN.2012/No.1058, https://satpolpp.bantenprov.go.id: 6 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
