Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata Dan Praktek.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL), perlu pedoman pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Izin Praktek Kerja Lapangan(PKL); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang pedoman Pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktek
Kerja Lapangan di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Periziznan; KKN; PKL; Pendelegasian Pemberian Izin; Hak, Keawajiban, Larangan, dan Sanksi Administrasi; Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPMPTSP dapat membentuk Tim
Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan; bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya kinerja Tim Teknis PTSP perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 97 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
DPMPTSP dapat membenhrk Tim Teknis PTSP sesuai degan kebuhrhan dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputtrsan Bupati. Tim Teknis PTSP beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP dan/atau tenaga teknis eksternal DPMPTSP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2017.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 65 Tahun 2019
KetenagakerjaanPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPerizinan, Pelayanan PublikSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pekalongan No. 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan pelayanan teknis perizinan Berusaha dan Non Berusaha, guna optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati PekalonganNomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 38), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan lintas penyeberangan dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan di Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2009, PP No.20 Tahun 2010, PMK No.37/PMK.010/2008, Kepmenhub No.JM58 Tahun 2003, Permenhub NoKM.104 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Lintas penyeberangan; Tarif Angkutan; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak restoran di Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran pada pasal 2 ayat 3 yang berbunyi Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentangkKetentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 65 Tahun 2020
TATA CARA - PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK - PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD Tahun 2020 Nomor 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Dalam Pelayanan Publik Tertentu.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU no 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendagri No 112 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional,
pengaduan masyarakat yang mengandung
kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan
masukan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan dalam melaksanakan tugas-tugas umtlrn
pemerintahan,
terutama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat m eliputi:
a. Penyalahgunaan wewenang;
b. Hambatan daiam pelayanan masyarakat;
c. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
d. Pelanggaran disiplin pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat